Kebijakan pemerintah terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu melalui Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 digadang-gadang sebagai solusi bagi tenaga honorer yang selama ini berada dalam posisi serba tidak pasti.
Author: Angga Saputra
Ratusan Truk Geruduk DPRD Bungo: Supir Tuntut Penertiban Pelangsir BBM Subsidi
Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Ikatan Persatuan Supir Truck Kabupaten Bungo menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Bungo, Selasa (16/09/2025).
Pengamat Ingatkan Walikota Maulana: “Soal PT. SAS, Semua Orang Mengamati Permainanmu”
Sorotan terhadap PT. Sinar Agung Sukses (SAS) kian menguat, seiring rencana perusahaan membuka stockpile batu bara dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di kawasan padat penduduk. Pengamat politik Dr. Dedek Kusnadi mengingatkan Walikota Jambi, Maulana, agar tidak salah langkah dalam menyikapi persoalan yang dianggap menyentuh langsung kepentingan publik, Sabtu (14/09/2025).
PPPK Paruh Waktu, antara Solusi atau malah Diskriminasi?
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang cukup signifikan melalui Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025.
RUU PERAMPASAN ASET: Antara Harapan dan Kerentanan Hukum
Perdebatan tentang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) menandai sebuah fase penting dalam perjalanan hukum Indonesia.
Estimasi Untung Rugi Jika Stokfile dan TUKS PT. SAS Beroperasi !
Rencana pembangunan stokfile dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) PT. SAS di wilayah Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Jambi, semakin menimbulkan polemik. Alasan utamanya sederhana, proyek ini bukan hanya soal investasi, tetapi juga menyangkut tata ruang kota, keselamatan warga, dan keberlanjutan lingkungan.
Anggaran TKD Dipangkas, Pemerintah Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank BUMN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengkaji ulang kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Pasalnya, sejumlah pemerintah daerah (pemda) keberatan setelah anggaran mereka dipangkas signifikan, Sabtu (12/09/2025).
Bukan Dilema Liquiditas, 200 Triliun Dana Pemerintah di Perbankan Strategis untuk Pemulihan Ekonomi
Narasi bahwa penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di perbankan umum menimbulkan dilema likuiditas sesungguhnya perlu diluruskan. Justru, kebijakan ini merupakan strategi fiskal-moneter yang pro-growth, efektif, dan relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Tambang Ilegal, Jenderal, dan Ultimatum Presiden: Bisakah 1.063 Luka Indonesia Disembuhkan?
Di banyak sudut negeri ini, suara mesin tambang ilegal lebih nyaring daripada kicau burung di hutan yang seharusnya menjadi paru-paru Indonesia. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) bukan fenomena baru. Ia telah merayap sejak dekade 1990-an, tumbuh subur di celah regulasi yang rapuh, lalu meledak sebagai masalah publik berskala nasional setelah aturan pertambangan diperketat pasca-2000-an.
‘Kami Sudah Cukup’: Warga Pelayang Desak Razia PETI di Bungo, Ancam Blokir Jalan Poros
Bertahun-tahun lamanya, warga Dusun Pelayang Keruh di tepian Sungai Batang Tebo menyaksikan sumber kehidupan mereka perlahan menghilang. Sungai yang dulu jernih, tempat mereka mengambil air minum dan mencari ikan, kini berubah keruh akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kian merajalela, Kamis (11/09/2025).