Pendidikan di Indonesia kerap dielu-elukan sebagai jalan emas menuju masa depan. Namun di balik retorika itu, wajah pendidikan kita masih jauh dari adil dan merdeka. Di kota, sekolah berfasilitas digital dengan akses global kian berkembang, sementara di pelosok negeri ribuan sekolah masih berjuang dengan ruang reyot, guru terbatas, bahkan listrik yang tak selalu menyala. Ironisnya, jurang kesenjangan ini terus melebar di tengah jargon “Merdeka Belajar” yang semakin terdengar seperti slogan politik ketimbang kenyataan.
Author: Angga Saputra
Lubang Tikus Limbur Lubuk Mengkuang; Ketika PETI Menjadi Bisnis
Kasus Penambangan Emas Ilegal di Dusun Baru, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, membuka mata kita akan seriusnya persoalan tambang emas ilegal atau yang populer disebut lubang tikus. Pada 21–22 Februari 2025, Polres Bungo melakukan razia dan memusnahkan 11 titik tambang ilegal dengan cara dibakar. Aksi serupa kembali dilakukan pada 15 Juli 2025 oleh Satgas gabungan Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, dan instansi terkait, yang memusnahkan dua rakit dompeng di Sungai Buluh serta menyita mesin diesel, selang, dan sedot pasir.
Rp757,8 Triliun untuk Pendidikan: Janji Emas atau Lubang Pengkhianatan?
Rp757,8 triliun. Itulah anggaran pendidikan Indonesia pada 2026, seperlima dari total APBN, angka besar yang diamanatkan konstitusi demi masa depan anak bangsa. Tetapi, pertanyaan mendasar tetap menggantung: apakah uang sebesar itu benar-benar sampai ke ruang kelas dan murid yang membutuhkannya?
Prabowo Janji Bangun Sekolah Unggulan di Tiap Kabupaten: Optimisme Pendidikan untuk Negara Maju
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membangun minimal satu sekolah unggulan di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Janji itu disampaikan saat memberi pengarahan kepada ribuan kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).
Sri Mulyani Hentikan Privilege Sekolah Kedinasan: Rp104 Triliun Dialihkan ke Pendidikan Publik Mulai 2026
Pemerintah akan mencabut hak istimewa sekolah kedinasan dalam pembiayaan dari anggaran pendidikan nasional. Mulai 2026, alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan tidak lagi digunakan membiayai sekolah-sekolah kedinasan, melainkan sepenuhnya dialihkan ke sekolah umum, madrasah, dan perguruan tinggi, Jumat (22/08/2025).
Harapan Baru Jemaat BNKP Bungo: Rekonsiliasi, Solidaritas, dan Janji Pemkab
Suasana teduh akhirnya tercipta di RT 015/RW 004 Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, setelah rapat rekonsiliasi digelar pada Jumat (22/08/2025). Pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bungo ini menjadi titik balik meredam kisruh yang selama beberapa bulan terakhir membayangi jemaat Banua Niha Keriso Protestan (BNKP).
Mendesak, Pelantikan Kabinet Merangin BARU
Enam bulan lebih pasangan H. M. Syukur- Drs. A. Khafied Moein menjabat Bupati Merangin dan wakil Bupati Merangin, sejak dilantik Presiden RI Prabowo Subianto 20 Februari 2025 lalu.. Meski berpengalaman tiga periode di DPD RI, Syukur masih menghadapi tantangan adaptasi birokrasi, terutama dalam efisiensi anggaran dan koordinasi pemerintahan.
Penutupan Bengkel Apresiasi Sastra Musikalisasi Puisi di Muara Bungo
Balai Bahasa Provinsi Jambi resmi menutup rangkaian Bengkel Apresiasi Sastra Musikalisasi Puisi yang berlangsung di Barka Café, Muara Bungo. Kegiatan selama tiga hari ini diikuti oleh 40 siswa SLTA se-Kabupaten Bungo, Kamis (21/08/2025).
Iuran BPJS Naik, Warga Minta Kejelasan Dukungan Demi Tetap Mampu Bayar di Tengah Ekonomi Lesu
Pemerintah telah memastikan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berlaku secara bertahap mulai tahun 2026. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR pada Kamis, 21 Agustus 2025.
APBN 2026: Pemerintah Tetapkan Anggaran Pendidikan Rp274,7 Triliun, Fokus Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas
Pemerintah mengalokasikan Rp274,7 triliun untuk sektor pendidikan dalam RAPBN 2026, turun 3,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penyesuaian ini sejalan dengan fokus efisiensi belanja, meski porsi anggaran pendidikan tetap menjadi yang terbesar guna mendukung pemerataan akses, peningkatan kualitas, serta reformasi sistem pembelajaran.