Pembangunan stockpile batubara dan TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) oleh PT. SAS di Aur Kenali, Kota Jambi, bukan hanya soal bisnis. Proyek ini membawa dampak besar terhadap tata ruang, kualitas lingkungan, serta kesejahteraan sosial masyarakat. Karena itu, PT. SAS tidak boleh memunggungi Pemerintah Kota Jambi. Kota inilah yang paling merasakan dampak langsung dari setiap keputusan, sehingga Pemkot harus diposisikan sebagai mitra sejajar, bukan penonton pasif. Seperti dicatat Nasira, Bakker, & van Meijl (2023), lemahnya keterlibatan otoritas lokal dalam pengelolaan kawasan tambang kerap memicu konflik, memperburuk degradasi lingkungan, dan melemahkan legitimasi sosial perusahaan.
Author: Angga Saputra
Aktivis Ancam Bawa Kasus PETI Bungo ke Mabes Polri, Polisi Dinilai Tak Tegas
Aktivis Garis Keras, Syaiful, mengultimatum akan melaporkan praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, ke Mabes Polri jika aparat kepolisian daerah tak segera mengambil tindakan.
Konfercab PMII Bungo Sukses Digelar, Muhammad Nazri Terpilih Aklamasi
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Bungo sukses menyelenggarakan Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XIII tahun 2025, Rabu (27/8/2025). Agenda lima tahunan ini berlangsung lancar tanpa kendala berarti.
Negara Absen ? Lubang Tikus Limbur Lubuk Mengkuang Menjadi Simbol Rusaknya Hukum
Tambang emas ilegal (PETI) di Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, bukan lagi isu pinggiran. Ia menjelma menjadi cermin betapa hukum di negeri ini begitu mudah dipermainkan. Ketika lebih dari dua ratus unit gelondongan beroperasi terang-terangan, tiga lubang tikus menganga di Dusun Baru, dan sungai mulai tercemar, pertanyaan yang menggema hanyalah satu: di mana negara?
Prabowo Bentuk Dua Lembaga Baru, Fokus Mineral Strategis dan Tanggul Laut Pantura
Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk dua lembaga baru di bawah pemerintah pusat: Badan Industri Mineral dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau dikenal juga sebagai Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Pelantikan pejabat pimpinan kedua badan tersebut digelar di Istana Negara, Selasa (26/8/2025).
Kemendagri Desak Distribusi Beras SPHP Ditingkatkan hingga ke Desa
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mendesak agar penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diperluas hingga ke tingkat desa. Pasalnya, distribusi saat ini masih rendah, hanya sekitar 4.000 ton per hari, jauh di bawah target 7.000 ton per hari, Selasa (26/08/2025)
Rencana Kementerian Haji dan Umrah Perbesar Beban APBN di Saat Aksi Protes Meningkat
Pemerintah Indonesia berencana membentuk Kementerian Haji dan Umrah, sehingga jumlah kementerian di bawah Presiden Prabowo Subianto akan bertambah menjadi 45. Saat ini, kabinet terdiri dari 48 menteri, termasuk empat menteri koordinator, serta 55 wakil menteri.
Menutup Lubang Tikus, Menyelamatkan Limbur Lubuk Mengkuang Bungo
Tambang emas ilegal atau yang populer disebut lubang tikus di Kabupaten Bungo kini bukan lagi sekadar cerita tentang pencari rezeki. Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) ini telah menjelma menjadi ancaman serius yang merusak sendi ekonomi, menghancurkan ekologi, bahkan menyokong jaringan kejahatan narkotika.
TKD 2026 Turun Hampir 30%: DPR dan Pemerintah Siapkan Keputusan Krusial di Tengah Ketidakpastian Fiskal
Keputusan final mengenai alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 akan ditetapkan setelah DPR RI mengesahkan RUU APBN menjadi undang-undang. Hingga kini, pembahasan masih berlangsung intens antara pemerintah dan DPR, dengan tahapan krusial telah bergulir sejak pertengahan Agustus.
Membongkar Ilusi Pendidikan Indonesia: Saatnya Kembali pada Hakikat Pembebasan
Pendidikan di Indonesia kerap dielu-elukan sebagai jalan emas menuju masa depan. Namun di balik retorika itu, wajah pendidikan kita masih jauh dari adil dan merdeka. Di kota, sekolah berfasilitas digital dengan akses global kian berkembang, sementara di pelosok negeri ribuan sekolah masih berjuang dengan ruang reyot, guru terbatas, bahkan listrik yang tak selalu menyala. Ironisnya, jurang kesenjangan ini terus melebar di tengah jargon “Merdeka Belajar” yang semakin terdengar seperti slogan politik ketimbang kenyataan.