Gelombang demonstrasi yang mengguncang Indonesia sejak 25 Agustus 2025 menyisakan pelajaran penting: bagaimana arus digital dan rendahnya literasi politik bisa berkolaborasi dalam menghancurkan kepercayaan publik, Jumat (05/09/2025).
Nusa Daily
Wabup Bungo Tekankan Komitmen dan Koordinasi dalam Percepatan Program MBG
Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi pemetaan percepatan MBG, Kamis (4/9/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Bungo ini dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Hentikan Pajak yang Menindas! Gerakan 17+8 Desak Pemerintah Tagih Orang Kaya dan Korporasi
Tuntutan reformasi perpajakan berkeadilan semakin menguat. Melalui seruan “17+8”, sejumlah elemen masyarakat mendesak pemerintah segera menata ulang agenda perpajakan dengan prinsip keadilan, yakni menempatkan beban pajak pada pihak yang paling mampu: orang kaya dan korporasi besar, Kamis (04/09/2025).
Nasdem, PAN Desak DPR Hentikan Gaji Anggota Nonaktif
Dua partai koalisi, Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN), mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kementerian Keuangan untuk segera menghentikan pembayaran gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya masing-masing.
DEMOKRASI INDONESIA: Masih Relevan atau Sekedar Ritual?
Sejak tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998, Indonesia menahbiskan diri sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia. Reformasi politik melahirkan kebebasan sipil, pemilu yang relatif kompetitif, dan penguatan institusi demokrasi.
INAKOR Desak Usut Dugaan Pembiaran PT BMM Beroperasi Tanpa HGU Sejak 2008
Polemik keberadaan PT Bina Mitra Makmur (PT BMM) kembali mencuat. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Pelepat dan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, diduga belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk lahan seluas 918 hektar yang telah mereka kelola sejak 2008, Rabu (03/09/2025).
Pengamat: Pemilik Lahan di Balik Lubang Jarum PETI Harus Ditindak
Maraknya tambang emas tanpa izin (PETI) di Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, kembali menjadi sorotan publik. Dr. Noviardi Ferzi, pengamat kebijakan publik, menilai aparat kepolisian, khususnya Polda Jambi, tidak cukup hanya menyasar pekerja lapangan, melainkan harus berani menindak pemilik tanah yang memberi ruang bagi aktivitas ilegal tersebut, Rabu (03/09/2025).
Ancaman Ekologi dan Narkoba, Lubang Jarum PETI Limbur Lubuk Mengkuang Butuh Ketegasan Aparat
Tambang emas tanpa izin (PETI) di Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, semakin hari semakin tak terkendali. Lubang-lubang tambang bagaikan “lubang jarum” yang perlahan merobek tubuh bumi, meninggalkan luka ekologis yang sulit disembuhkan. Namun ancamannya bukan hanya pada alam. Lebih berbahaya lagi, PETI telah menjelma menjadi pintu masuk bagi peredaran narkoba dan kerusakan sosial di tengah masyarakat.
Ratusan Akademisi Desak Pemerintah Pulihkan Negara Hukum dan Atasi Krisis
Lebih dari 300 akademisi dari berbagai perguruan tinggi terkemuka menyerukan perbaikan mendesak atas kondisi bangsa yang dinilai berada dalam krisis multidimensi. Dalam Seruan Aliansi Akademisi Peduli Indonesia yang dirilis 2 September 2025, para ilmuwan menegaskan bahwa jurang antara elit penyelenggara negara dan rakyat semakin melebar, sementara pilar negara hukum kian rapuh, Rabu (03/09/2025).
CSIS: Pemerintah Abai Krisis, Rakyat Melawan
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak melihat demonstrasi hanya sebagai ancaman politik. Menurut Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, gelombang protes yang semakin meluas justru mencerminkan kombinasi persoalan ekonomi yang kian menghimpit serta kegagalan proses politik formal dalam menampung aspirasi rakyat, Rabu (03/09/2025)