Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk dua lembaga baru di bawah pemerintah pusat: Badan Industri Mineral dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau dikenal juga sebagai Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Pelantikan pejabat pimpinan kedua badan tersebut digelar di Istana Negara, Selasa (26/8/2025).
Nusa Daily
Kemendagri Desak Distribusi Beras SPHP Ditingkatkan hingga ke Desa
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mendesak agar penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diperluas hingga ke tingkat desa. Pasalnya, distribusi saat ini masih rendah, hanya sekitar 4.000 ton per hari, jauh di bawah target 7.000 ton per hari, Selasa (26/08/2025)
Rencana Kementerian Haji dan Umrah Perbesar Beban APBN di Saat Aksi Protes Meningkat
Pemerintah Indonesia berencana membentuk Kementerian Haji dan Umrah, sehingga jumlah kementerian di bawah Presiden Prabowo Subianto akan bertambah menjadi 45. Saat ini, kabinet terdiri dari 48 menteri, termasuk empat menteri koordinator, serta 55 wakil menteri.
Menutup Lubang Tikus, Menyelamatkan Limbur Lubuk Mengkuang Bungo
Tambang emas ilegal atau yang populer disebut lubang tikus di Kabupaten Bungo kini bukan lagi sekadar cerita tentang pencari rezeki. Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) ini telah menjelma menjadi ancaman serius yang merusak sendi ekonomi, menghancurkan ekologi, bahkan menyokong jaringan kejahatan narkotika.
TKD 2026 Turun Hampir 30%: DPR dan Pemerintah Siapkan Keputusan Krusial di Tengah Ketidakpastian Fiskal
Keputusan final mengenai alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 akan ditetapkan setelah DPR RI mengesahkan RUU APBN menjadi undang-undang. Hingga kini, pembahasan masih berlangsung intens antara pemerintah dan DPR, dengan tahapan krusial telah bergulir sejak pertengahan Agustus.
Membongkar Ilusi Pendidikan Indonesia: Saatnya Kembali pada Hakikat Pembebasan
Pendidikan di Indonesia kerap dielu-elukan sebagai jalan emas menuju masa depan. Namun di balik retorika itu, wajah pendidikan kita masih jauh dari adil dan merdeka. Di kota, sekolah berfasilitas digital dengan akses global kian berkembang, sementara di pelosok negeri ribuan sekolah masih berjuang dengan ruang reyot, guru terbatas, bahkan listrik yang tak selalu menyala. Ironisnya, jurang kesenjangan ini terus melebar di tengah jargon “Merdeka Belajar” yang semakin terdengar seperti slogan politik ketimbang kenyataan.
Lubang Tikus Limbur Lubuk Mengkuang; Ketika PETI Menjadi Bisnis
Kasus Penambangan Emas Ilegal di Dusun Baru, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, membuka mata kita akan seriusnya persoalan tambang emas ilegal atau yang populer disebut lubang tikus. Pada 21–22 Februari 2025, Polres Bungo melakukan razia dan memusnahkan 11 titik tambang ilegal dengan cara dibakar. Aksi serupa kembali dilakukan pada 15 Juli 2025 oleh Satgas gabungan Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, dan instansi terkait, yang memusnahkan dua rakit dompeng di Sungai Buluh serta menyita mesin diesel, selang, dan sedot pasir.
Rp757,8 Triliun untuk Pendidikan: Janji Emas atau Lubang Pengkhianatan?
Rp757,8 triliun. Itulah anggaran pendidikan Indonesia pada 2026, seperlima dari total APBN, angka besar yang diamanatkan konstitusi demi masa depan anak bangsa. Tetapi, pertanyaan mendasar tetap menggantung: apakah uang sebesar itu benar-benar sampai ke ruang kelas dan murid yang membutuhkannya?
Prabowo Janji Bangun Sekolah Unggulan di Tiap Kabupaten: Optimisme Pendidikan untuk Negara Maju
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membangun minimal satu sekolah unggulan di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Janji itu disampaikan saat memberi pengarahan kepada ribuan kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).
Sri Mulyani Hentikan Privilege Sekolah Kedinasan: Rp104 Triliun Dialihkan ke Pendidikan Publik Mulai 2026
Pemerintah akan mencabut hak istimewa sekolah kedinasan dalam pembiayaan dari anggaran pendidikan nasional. Mulai 2026, alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan tidak lagi digunakan membiayai sekolah-sekolah kedinasan, melainkan sepenuhnya dialihkan ke sekolah umum, madrasah, dan perguruan tinggi, Jumat (22/08/2025).