Pemerintah mengalokasikan Rp274,7 triliun untuk sektor pendidikan dalam RAPBN 2026, turun 3,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penyesuaian ini sejalan dengan fokus efisiensi belanja, meski porsi anggaran pendidikan tetap menjadi yang terbesar guna mendukung pemerataan akses, peningkatan kualitas, serta reformasi sistem pembelajaran.
JAKARTA, NUSADAILY.ID – Pemerintah Indonesia menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp274,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, sebagai bagian dari komitmen memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan minimal 20% dari belanja negara bagi sektor pendidikan, Kamis (21/08/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa porsi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 difokuskan pada perluasan akses, peningkatan kualitas, serta penguatan tata kelola. Belanja pendidikan ini mencakup transfer ke daerah, dana pendidikan tinggi, serta program nasional strategis, seperti peningkatan kompetensi guru, beasiswa, dan revitalisasi pendidikan vokasi.
Dari total anggaran, sebagian besar akan disalurkan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan beasiswa LPDP. Pemerintah juga menekankan pentingnya digitalisasi pendidikan, penguatan riset, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendorong inovasi pembelajaran.
Sri Mulyani menyebut tantangan terbesar bukan hanya soal besaran anggaran, tetapi efektivitas penggunaannya. “Anggaran sebesar apa pun tidak akan berdampak signifikan bila tidak dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya dalam rapat bersama DPR, Jumat (23/8).
RAPBN 2026 juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk mengurangi disparitas kualitas pendidikan antarwilayah, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pemerintah mendorong integrasi program pendidikan dengan agenda pembangunan manusia, termasuk kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial, guna memutus rantai kemiskinan jangka panjang.
Ekonom menilai langkah ini sejalan dengan strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. Namun, efektivitas tetap menjadi isu utama. “Realisasi anggaran pendidikan selama ini sering terhambat oleh lemahnya perencanaan di tingkat daerah dan masalah koordinasi antar-lembaga,” kata seorang analis di Jakarta.
Dengan belanja pendidikan yang terus meningkat, pemerintah berharap dapat memperkuat daya saing generasi muda, memperluas kesempatan pendidikan tinggi, serta memacu inovasi riset dan teknologi menuju Indonesia Emas 2045.
Jurnalis: Ang/Pras/Bintang34/*
Disusun oleh: Redaksi / nusadaily.id