Data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) kini menuai polemik hingga ke level internasional. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) resmi melaporkan BPS ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta audit atas metodologi penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB), Senin (08/09/2025).

Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi pemetaan percepatan MBG, Kamis (4/9/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Bungo ini dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Polemik keberadaan PT Bina Mitra Makmur (PT BMM) kembali mencuat. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Pelepat dan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, diduga belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk lahan seluas 918 hektar yang telah mereka kelola sejak 2008, Rabu (03/09/2025).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kabar positif bagi perekonomian nasional. Pada Agustus 2025, Indonesia mengalami deflasi ringan sebesar 0,08 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) turun tipis dari 108,60 pada Juli menjadi 108,51. Meski harga sejumlah komoditas mereda, inflasi tahunan tetap terjaga di 2,31 persen, dan inflasi sepanjang tahun berjalan berada di 1,60 persen.

Pandangan yang menyederhanakan demonstrasi anarkis hanya sebagai ancaman investasi dan biaya sosial adalah reduksi yang menyesatkan. Kerangka teori biaya transaksi (Coase, Williamson) maupun conflict trap (Collier & Hoeffler) kerap digunakan untuk menjelaskan ketidakpastian sosial semata-mata dalam logika ekonomi. Namun, mengimpor konsep ini ke dalam konteks demonstrasi di Jambi adalah kekeliruan fundamental.