Pemerintah Indonesia berencana membentuk Kementerian Haji dan Umrah, sehingga jumlah kementerian di bawah Presiden Prabowo Subianto akan bertambah menjadi 45. Saat ini, kabinet terdiri dari 48 menteri, termasuk empat menteri koordinator, serta 55 wakil menteri.
Category: Ekonomi & Bisnis
Kategori Ekonomi & Bisnis Nusa Daily menyajikan berita dan informasi terkini seputar dunia ekonomi dan bisnis di Indonesia maupun internasional. Kami juga memberikan tips dan trik bagi para pebisnis untuk mengembangkan bisnis nya lebih maju lagi.
TKD 2026 Turun Hampir 30%: DPR dan Pemerintah Siapkan Keputusan Krusial di Tengah Ketidakpastian Fiskal
Keputusan final mengenai alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 akan ditetapkan setelah DPR RI mengesahkan RUU APBN menjadi undang-undang. Hingga kini, pembahasan masih berlangsung intens antara pemerintah dan DPR, dengan tahapan krusial telah bergulir sejak pertengahan Agustus.
Lubang Tikus Limbur Lubuk Mengkuang; Ketika PETI Menjadi Bisnis
Kasus Penambangan Emas Ilegal di Dusun Baru, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, membuka mata kita akan seriusnya persoalan tambang emas ilegal atau yang populer disebut lubang tikus. Pada 21–22 Februari 2025, Polres Bungo melakukan razia dan memusnahkan 11 titik tambang ilegal dengan cara dibakar. Aksi serupa kembali dilakukan pada 15 Juli 2025 oleh Satgas gabungan Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, dan instansi terkait, yang memusnahkan dua rakit dompeng di Sungai Buluh serta menyita mesin diesel, selang, dan sedot pasir.
Rp757,8 Triliun untuk Pendidikan: Janji Emas atau Lubang Pengkhianatan?
Rp757,8 triliun. Itulah anggaran pendidikan Indonesia pada 2026, seperlima dari total APBN, angka besar yang diamanatkan konstitusi demi masa depan anak bangsa. Tetapi, pertanyaan mendasar tetap menggantung: apakah uang sebesar itu benar-benar sampai ke ruang kelas dan murid yang membutuhkannya?
Prabowo Janji Bangun Sekolah Unggulan di Tiap Kabupaten: Optimisme Pendidikan untuk Negara Maju
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membangun minimal satu sekolah unggulan di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Janji itu disampaikan saat memberi pengarahan kepada ribuan kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).
Sri Mulyani Hentikan Privilege Sekolah Kedinasan: Rp104 Triliun Dialihkan ke Pendidikan Publik Mulai 2026
Pemerintah akan mencabut hak istimewa sekolah kedinasan dalam pembiayaan dari anggaran pendidikan nasional. Mulai 2026, alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan tidak lagi digunakan membiayai sekolah-sekolah kedinasan, melainkan sepenuhnya dialihkan ke sekolah umum, madrasah, dan perguruan tinggi, Jumat (22/08/2025).
Mendesak, Pelantikan Kabinet Merangin BARU
Enam bulan lebih pasangan H. M. Syukur- Drs. A. Khafied Moein menjabat Bupati Merangin dan wakil Bupati Merangin, sejak dilantik Presiden RI Prabowo Subianto 20 Februari 2025 lalu.. Meski berpengalaman tiga periode di DPD RI, Syukur masih menghadapi tantangan adaptasi birokrasi, terutama dalam efisiensi anggaran dan koordinasi pemerintahan.
Iuran BPJS Naik, Warga Minta Kejelasan Dukungan Demi Tetap Mampu Bayar di Tengah Ekonomi Lesu
Pemerintah telah memastikan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berlaku secara bertahap mulai tahun 2026. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Geopark Merangin: Proyek Simbolisme dan Realitas Lokal yang Terabaikan
Pengukuhan Merangin sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 2023 digadang-gadang sebagai pencapaian monumental. Dengan kekayaan fosil tumbuhan berusia 300 juta tahun yang tersimpan dalam formasi batuan Karbon-Permian, kawasan ini menjadi satu-satunya di Asia Tenggara dan memiliki nilai ilmiah tinggi dalam studi geologi (Jambi Independent, 2025).
Soal PT. SAS ! Keselamatan Rakyat, Hukum Tertinggi, Bukan Investasi
Dalam filsafat hukum dikenal adagium salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Prinsip ini mestinya menjadi pondasi setiap kebijakan pembangunan. Namun dalam praktik, keselamatan rakyat seringkali dikalahkan oleh kepentingan sesaat, terutama ketika investasi dipandang lebih penting daripada keberlangsungan hidup masyarakat.