Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 731 Tahun 2025 patut diapresiasi. Langkah mundur yang ditempuh Ketua KPU, Afifuddin, dengan alasan “mendengarkan aspirasi publik” membuktikan bahwa suara rakyat masih memiliki kekuatan. Namun, langkah itu justru menguak masalah yang lebih fundamental: betapa roh demokrasi, yakni keterbukaan, masih rentan digerogoti dari dalam.
Category: Featured
Featured atau highlight post adalah kumpulan berita ataupun artikel yang menjadi highlight atau berita utama, paling menarik, paling akurat, dan lainnya
Keterbukaan Adalah Roh Demokrasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya membatalkan Keputusan No. 731 Tahun 2025 yang semula membatasi akses publik terhadap 16 jenis dokumen, termasuk ijazah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ketua KPU Afifuddin menyebut, langkah ini diambil karena lembaga penyelenggara pemilu itu mendengarkan aspirasi publik.
Pengamat Ingatkan Walikota Maulana: “Soal PT. SAS, Semua Orang Mengamati Permainanmu”
Sorotan terhadap PT. Sinar Agung Sukses (SAS) kian menguat, seiring rencana perusahaan membuka stockpile batu bara dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di kawasan padat penduduk. Pengamat politik Dr. Dedek Kusnadi mengingatkan Walikota Jambi, Maulana, agar tidak salah langkah dalam menyikapi persoalan yang dianggap menyentuh langsung kepentingan publik, Sabtu (14/09/2025).
PPPK Paruh Waktu, antara Solusi atau malah Diskriminasi?
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang cukup signifikan melalui Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025.
RUU PERAMPASAN ASET: Antara Harapan dan Kerentanan Hukum
Perdebatan tentang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) menandai sebuah fase penting dalam perjalanan hukum Indonesia.
Estimasi Untung Rugi Jika Stokfile dan TUKS PT. SAS Beroperasi !
Rencana pembangunan stokfile dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) PT. SAS di wilayah Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Jambi, semakin menimbulkan polemik. Alasan utamanya sederhana, proyek ini bukan hanya soal investasi, tetapi juga menyangkut tata ruang kota, keselamatan warga, dan keberlanjutan lingkungan.
Tambang Ilegal, Jenderal, dan Ultimatum Presiden: Bisakah 1.063 Luka Indonesia Disembuhkan?
Di banyak sudut negeri ini, suara mesin tambang ilegal lebih nyaring daripada kicau burung di hutan yang seharusnya menjadi paru-paru Indonesia. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) bukan fenomena baru. Ia telah merayap sejak dekade 1990-an, tumbuh subur di celah regulasi yang rapuh, lalu meledak sebagai masalah publik berskala nasional setelah aturan pertambangan diperketat pasca-2000-an.
Menelaah Janji Pemulihan Ekonomi dalam 3 Bulan Menkeu Baru
Pernyataan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, bahwa ekonomi Indonesia dapat kembali pulih hanya dalam dua hingga tiga bulan, sontak menyedot perhatian publik.
Dampak PETI, Batang Tebo Menguning, Negara ke Mana ?
Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, semakin menunjukkan dampak buruknya terhadap lingkungan hidup, terutama pada kualitas Sungai Batang Tebo yang kini kerap keruh menguning.
DEMOKRASI INDONESIA: Masih Relevan atau Sekedar Ritual?
Sejak tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998, Indonesia menahbiskan diri sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia. Reformasi politik melahirkan kebebasan sipil, pemilu yang relatif kompetitif, dan penguatan institusi demokrasi.