Pemerintah menempatkan dana Rp 200 triliun di bank-bank milik negara (Himbara) untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program yang baru saja diluncurkan Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dari desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Category: Hukum
Kategori Hukum Nusa Daily menyajikan berita dan informasi terkini seputar dunia hukum, regulasi, dan kebijakan di Indonesia maupun internasional. Kami menghadirkan analisis mendalam tentang kasus-kasus hukum yang menarik perhatian publik, pembaruan peraturan, serta isu-isu keadilan sosial yang relevan.
Dengan pendekatan yang informatif dan berimbang, kami bertujuan untuk membantu pembaca memahami hak dan kewajiban hukum mereka, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Artikel kami juga memberikan wawasan tentang dinamika sistem peradilan, kebijakan pemerintah, dan perkembangan hukum di era modern.
Keterbukaan: Jiwa yang Harus Dihidupi Demokrasi
Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 731 Tahun 2025 patut diapresiasi. Langkah mundur yang ditempuh Ketua KPU, Afifuddin, dengan alasan “mendengarkan aspirasi publik” membuktikan bahwa suara rakyat masih memiliki kekuatan. Namun, langkah itu justru menguak masalah yang lebih fundamental: betapa roh demokrasi, yakni keterbukaan, masih rentan digerogoti dari dalam.
Keterbukaan Adalah Roh Demokrasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya membatalkan Keputusan No. 731 Tahun 2025 yang semula membatasi akses publik terhadap 16 jenis dokumen, termasuk ijazah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ketua KPU Afifuddin menyebut, langkah ini diambil karena lembaga penyelenggara pemilu itu mendengarkan aspirasi publik.
KPU Batalkan Pembatasan Akses Dokumen Capres-Cawapres Usai Dikritik
Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang membatasi akses publik terhadap 16 jenis dokumen, termasuk ijazah calon presiden dan wakil presiden. Pembatalan ini dilakukan setelah kebijakan tersebut mendapat kritik tajam dari DPR, masyarakat sipil, dan pengamat.
Ratusan Truk Geruduk DPRD Bungo: Supir Tuntut Penertiban Pelangsir BBM Subsidi
Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Ikatan Persatuan Supir Truck Kabupaten Bungo menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Bungo, Selasa (16/09/2025).
Pengamat Ingatkan Walikota Maulana: “Soal PT. SAS, Semua Orang Mengamati Permainanmu”
Sorotan terhadap PT. Sinar Agung Sukses (SAS) kian menguat, seiring rencana perusahaan membuka stockpile batu bara dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di kawasan padat penduduk. Pengamat politik Dr. Dedek Kusnadi mengingatkan Walikota Jambi, Maulana, agar tidak salah langkah dalam menyikapi persoalan yang dianggap menyentuh langsung kepentingan publik, Sabtu (14/09/2025).
PPPK Paruh Waktu, antara Solusi atau malah Diskriminasi?
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang cukup signifikan melalui Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025.
RUU PERAMPASAN ASET: Antara Harapan dan Kerentanan Hukum
Perdebatan tentang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) menandai sebuah fase penting dalam perjalanan hukum Indonesia.
Estimasi Untung Rugi Jika Stokfile dan TUKS PT. SAS Beroperasi !
Rencana pembangunan stokfile dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) PT. SAS di wilayah Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Jambi, semakin menimbulkan polemik. Alasan utamanya sederhana, proyek ini bukan hanya soal investasi, tetapi juga menyangkut tata ruang kota, keselamatan warga, dan keberlanjutan lingkungan.
Bukan Dilema Liquiditas, 200 Triliun Dana Pemerintah di Perbankan Strategis untuk Pemulihan Ekonomi
Narasi bahwa penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di perbankan umum menimbulkan dilema likuiditas sesungguhnya perlu diluruskan. Justru, kebijakan ini merupakan strategi fiskal-moneter yang pro-growth, efektif, dan relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.