Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) digadang-gadang sebagai langkah strategis pemerintah untuk melahirkan kampus yang lebih adaptif, inovatif, dan kompetitif. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, status PTN BH memberi otonomi penuh bagi kampus untuk mengelola akademik, keuangan, hingga aset sendiri. Harapannya? Mutu pendidikan naik, akses lebih luas, dan daya saing global meningkat.
Category: Hukum
Kategori Hukum Nusa Daily menyajikan berita dan informasi terkini seputar dunia hukum, regulasi, dan kebijakan di Indonesia maupun internasional. Kami menghadirkan analisis mendalam tentang kasus-kasus hukum yang menarik perhatian publik, pembaruan peraturan, serta isu-isu keadilan sosial yang relevan.
Dengan pendekatan yang informatif dan berimbang, kami bertujuan untuk membantu pembaca memahami hak dan kewajiban hukum mereka, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Artikel kami juga memberikan wawasan tentang dinamika sistem peradilan, kebijakan pemerintah, dan perkembangan hukum di era modern.
Bungo Gelar Dialog Moderasi Beragama: Merawat Kerukunan di Tengah Bayang Intoleransi
Kabupaten Bungo pada Selasa (30/9) menjadi tuan rumah seminar bertajuk “Moderasi Beragama untuk Bungo Damai: Membangun Kerukunan dan Menolak Intoleransi.” Acara ini diinisiasi Pusat Studi Bungo SDGs Center bersama Badan Intelijen Negara (BIN), BPBD, Kesbangpol, dan Kantor Kementerian Agama setempat.
Bungo Gelar Seminar Moderasi Beragama, Tegaskan Komitmen Tolak Intoleransi
Kabupaten Bungo akan menggelar seminar bertajuk “Moderasi Beragama untuk Bungo Damai: Membangun Kerukunan dan Menolak Intoleransi” pada Selasa, 30 September 2025.
Kapolres Bungo Akan Berkantor di Dusun Sungai Telang, Fokus Tindak Tegas Aktivitas PETI
Dalam langkah tegas memberantas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kian marak di wilayah hukum Polres Bungo, Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono mengumumkan bahwa mulai bulan Oktober 2025 dirinya akan berkantor langsung di Dusun Sungai Telang, salah satu titik rawan aktivitas PETI.
9 Parpol Nonparlemen Satukan Kekuatan, Target Hapus Ambang Batas 4%
Sembilan partai politik yang tak punya kursi di DPR sepakat bergandengan tangan. Mereka membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat sebagai wadah perjuangan baru.
Tambang Batu Bara : Segelintir Menikmati, Ratusan Ribu Warga Jambi Menanggung Derita
Pemerintah kerap mengulang klaim bahwa tambang batu bara menyerap sekitar 69 ribu tenaga kerja di Jambi. Angka ini dijadikan pembenaran seolah tambang memberi manfaat besar bagi masyarakat.
Ekonom Peringatkan, Pembentukan BPN Bisa Bebani Anggaran Negara
Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali mencuat setelah dimasukkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Digitalisasi Tanpa Akar, Kritik pada Gubernur Al Haris Justru Menyelamatkan Jambi
Kritik adalah hal biasa, bukan suatu kebencian, apalagi setting agenda untuk mendeskreditkan penguasa Jambi.
“WACANA REVISI RTRW: Jalan Pintas Legalkan Pelanggaran?”
Polemik keberadaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) milik PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) di kawasan Aur Kenali, Kota Jambi, telah menggelinding menjadi isu yang bukan hanya menyentuh aspek lingkungan dan sosial, tetapi juga menyentuh inti dari sistem hukum tata ruang kita.
Ahmad Dofiri Jadi Penasihat Khusus Presiden, Diharapkan Dorong Reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan Reformasi Polri.