Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bungo menggelar konsolidasi internal pada Senin (08/12/2025) dengan dua agenda utama: restrukturisasi kepengurusan dan koordinasi bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Category: Hukum
Kategori Hukum Nusa Daily menyajikan berita dan informasi terkini seputar dunia hukum, regulasi, dan kebijakan di Indonesia maupun internasional. Kami menghadirkan analisis mendalam tentang kasus-kasus hukum yang menarik perhatian publik, pembaruan peraturan, serta isu-isu keadilan sosial yang relevan.
Dengan pendekatan yang informatif dan berimbang, kami bertujuan untuk membantu pembaca memahami hak dan kewajiban hukum mereka, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Artikel kami juga memberikan wawasan tentang dinamika sistem peradilan, kebijakan pemerintah, dan perkembangan hukum di era modern.
Dari Infrastruktur hingga Hak Disabilitas, Rindang Siahaan Tegaskan Komitmen pada Aspirasi Warga Sungai Mengkuang
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bungo sekaligus Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Ir. Rindang Sarmelin Siahaan, menggelar agenda reses Tahun Sidang II 2025–2026 di Kampung Pal 6, Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Minggu (7/12/2025).
PDI Perjuangan Tetapkan DPC dan DPD di Jambi, DPC Bungo Dipimpin Tiga Tokoh Politik teruji
PDI Perjuangan resmi menetapkan struktur kepengurusan baru untuk tingkat kabupaten dan provinsi di Jambi melalui gelaran Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) yang berlangsung pada Minggu (30/11/2025) di Gedung Putih Grand Kemas, Kota Jambi.
Dari Nilai Dasar hingga Digitalisasi: Kapolres Bungo hadiri Apel Kasatwil 2025
Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono menegaskan komitmennya untuk memperkuat agenda reformasi kepolisian setelah menghadiri Apel Kasatwil 2025 yang berlangsung di Mako Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, pada 24–26 November 2025.
Arah Politik Hukum Pemerintah dalam Pembaruan KUHAP
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi Undang-Undang KUHAP merupakan salah satu tonggak reformasi hukum yang menentukan arah penegakan hukum di Indonesia.
Irigasi Jebol Lumpuhkan Aktivitas Warga, Datuk Rio Desak Pemkab Bungo Segera Bertindak
Datuk Rio Peninjau, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, Afrizal, menyerukan perhatian serius Pemerintah Daerah terhadap kerusakan saluran irigasi di sekitar aliran Dam Semagi yang telah jebol selama lebih dari satu minggu.
Seniman Bungo Gelar “Camping Kebudayaan”: Protes atas Pemotongan Karya Teater di Bungo Expo 2025
Suasana halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo pada Selasa malam (4/11) berubah menjadi ruang ekspresi terbuka.
Rindang Siahaan: Politisi PDI Perjuangan yang Mengakar, Menyemai Pemikiran Kerakyatan dari Warung Kopi hingga Gedung DPRD Bungo
Nama Rindang Sarmelin Siahaan barangkali belum lama menghiasi panggung politik Bungo, namun sepak terjangnya kini sangat wajar mendapatkan perhatian.
PTN BH: Kampus Mandiri atau Pabrik Duit?
Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) digadang-gadang sebagai langkah strategis pemerintah untuk melahirkan kampus yang lebih adaptif, inovatif, dan kompetitif. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, status PTN BH memberi otonomi penuh bagi kampus untuk mengelola akademik, keuangan, hingga aset sendiri. Harapannya? Mutu pendidikan naik, akses lebih luas, dan daya saing global meningkat.
Bungo Gelar Dialog Moderasi Beragama: Merawat Kerukunan di Tengah Bayang Intoleransi
Kabupaten Bungo pada Selasa (30/9) menjadi tuan rumah seminar bertajuk “Moderasi Beragama untuk Bungo Damai: Membangun Kerukunan dan Menolak Intoleransi.” Acara ini diinisiasi Pusat Studi Bungo SDGs Center bersama Badan Intelijen Negara (BIN), BPBD, Kesbangpol, dan Kantor Kementerian Agama setempat.