Pemerintah akan mencabut hak istimewa sekolah kedinasan dalam pembiayaan dari anggaran pendidikan nasional. Mulai 2026, alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan tidak lagi digunakan membiayai sekolah-sekolah kedinasan, melainkan sepenuhnya dialihkan ke sekolah umum, madrasah, dan perguruan tinggi, Jumat (22/08/2025).
Category: Hukum
Kategori Hukum Nusa Daily menyajikan berita dan informasi terkini seputar dunia hukum, regulasi, dan kebijakan di Indonesia maupun internasional. Kami menghadirkan analisis mendalam tentang kasus-kasus hukum yang menarik perhatian publik, pembaruan peraturan, serta isu-isu keadilan sosial yang relevan.
Dengan pendekatan yang informatif dan berimbang, kami bertujuan untuk membantu pembaca memahami hak dan kewajiban hukum mereka, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Artikel kami juga memberikan wawasan tentang dinamika sistem peradilan, kebijakan pemerintah, dan perkembangan hukum di era modern.
Harapan Baru Jemaat BNKP Bungo: Rekonsiliasi, Solidaritas, dan Janji Pemkab
Suasana teduh akhirnya tercipta di RT 015/RW 004 Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, setelah rapat rekonsiliasi digelar pada Jumat (22/08/2025). Pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bungo ini menjadi titik balik meredam kisruh yang selama beberapa bulan terakhir membayangi jemaat Banua Niha Keriso Protestan (BNKP).
Mendesak, Pelantikan Kabinet Merangin BARU
Enam bulan lebih pasangan H. M. Syukur- Drs. A. Khafied Moein menjabat Bupati Merangin dan wakil Bupati Merangin, sejak dilantik Presiden RI Prabowo Subianto 20 Februari 2025 lalu.. Meski berpengalaman tiga periode di DPD RI, Syukur masih menghadapi tantangan adaptasi birokrasi, terutama dalam efisiensi anggaran dan koordinasi pemerintahan.
Merajut Damai di Bungo, Pemkab Akhiri Kisruh Warga Sungai Binjai, Rindang Siahaan: Tidak Ada yang Menang, Tidak Ada yang Kalah
Setelah berbulan-bulan ketegangan antara warga RT 015/RW 004 Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, akhirnya secercah harapan baru muncul. Pada Jumat (22/08), ruang utama Kantor Bupati Bungo menjadi saksi upaya rekonsiliasi yang mempertemukan pemerintah, tokoh agama, lembaga adat, ormas, hingga jemaat gereja yang terdampak, Jumat (22/08/2025).
Soal PT. SAS ! Keselamatan Rakyat, Hukum Tertinggi, Bukan Investasi
Dalam filsafat hukum dikenal adagium salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Prinsip ini mestinya menjadi pondasi setiap kebijakan pembangunan. Namun dalam praktik, keselamatan rakyat seringkali dikalahkan oleh kepentingan sesaat, terutama ketika investasi dipandang lebih penting daripada keberlangsungan hidup masyarakat.
“Sementara kami ini sama-sama Warga Negara Indonesia”: Jemaat Minoritas di Bungo Meminta Kepastian untuk Beribadah
Di sebuah rumah sederhana di Jalan H. Usman Saud, Kabupaten Bungo, Jambi, sekelompok jemaat Protestan biasa berkumpul untuk berdoa. Bangunan itu bukan gereja permanen, hanya rumah pinjaman dari seorang warga. Tetangga sekitar awalnya tidak keberatan. Namun, baru-baru ini, tempat doa itu tiba-tiba dilarang digunakan, Jumat (22/08/2025);
Seleksi Tertutup Hakim MK Disetujui DPR, Akademisi Kritik Minim Transparansi
Komisi III DPR RI resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji kepatutan dan kelayakan, Rabu (…). Ia ditetapkan menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2026.
Jika Operasi, ini Bahaya Stokfile dan TUKS Batubara PT SAS bagi Kehidupan Warga
JAMBI, NUSADAILY.ID – Pembangunan stockpile dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Batubara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di Aur Kenali dan Penyengat Rendah, Kota Jambi, telah memicu penolakan masyarakat.
Estafet Kepemimpinan Baru di Polres Bungo: Kapolsek dan Kasat Lantas Siap Perkuat Pelayanan Publik
Suasana khidmat menyelimuti halaman Mapolres Bungo saat Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono, S.Kom., M.Si. memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kapolsek dan Kasat Lantas
Tokoh Muda Bungo, Fahlefi: Rotasi OPD Bungo Bisa Segera Dilakukan, Tak Harus Tunggu 6 Bulan
Ketua LSM Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) di Bungo, Bung Fahlefi kembali menegaskan bahwa tidak ada Peraturan yang mengharuskan Rotasi Jabatan OPD di lakukan setelah 6 Bulan Jabatan Bupati Baru, hal ini ia tegaskan saat berbincang santai bersama redaksi nusadaily.id disalah satu Cafe di Muara Bungo, Sabtu (16/08) beberapa hari lalu, Senin (18/08/2025).