Pandangan yang menyederhanakan demonstrasi anarkis hanya sebagai ancaman investasi dan biaya sosial adalah reduksi yang menyesatkan. Kerangka teori biaya transaksi (Coase, Williamson) maupun conflict trap (Collier & Hoeffler) kerap digunakan untuk menjelaskan ketidakpastian sosial semata-mata dalam logika ekonomi. Namun, mengimpor konsep ini ke dalam konteks demonstrasi di Jambi adalah kekeliruan fundamental.
Category: Hukum
Kategori Hukum Nusa Daily menyajikan berita dan informasi terkini seputar dunia hukum, regulasi, dan kebijakan di Indonesia maupun internasional. Kami menghadirkan analisis mendalam tentang kasus-kasus hukum yang menarik perhatian publik, pembaruan peraturan, serta isu-isu keadilan sosial yang relevan.
Dengan pendekatan yang informatif dan berimbang, kami bertujuan untuk membantu pembaca memahami hak dan kewajiban hukum mereka, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Artikel kami juga memberikan wawasan tentang dinamika sistem peradilan, kebijakan pemerintah, dan perkembangan hukum di era modern.
PCNU Kabupaten Bungo Imbau Warga dan Aparat Jaga Kondusivitas Usai Bentrokan di Jakarta
Aksi demonstrasi buruh dan mahasiswa pada Kamis (28/8) di depan Gedung DPR RI berujung ricuh. Bentrokan antara aparat keamanan dan massa aksi menyebabkan sejumlah korban luka, serta menewaskan Affan Kurniawan (21) yang dilaporkan terlindas kendaraan taktis Brimob.
FKUB Kabupaten Bungo Serukan Jaga Kondusivitas Pasca Aksi Demonstrasi
Aksi demonstrasi buruh dan mahasiswa pada Kamis (28/8) di depan Gedung DPR RI berakhir ricuh. Bentrokan antara aparat keamanan dan massa aksi mengakibatkan sejumlah korban luka serta satu korban jiwa bernama Affan Kurniawan (21) yang meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob.
Mahasiswa Desak Kapolri Usut Kematian Affan Kurniawan, Peringatkan Gelombang Aksi Lebih Besar
Aliansi mahasiswa lintas organisasi menyuarakan tuntutan keadilan atas kematian Affan Kurniawan yang diduga akibat tindakan represif aparat. Dalam aksi yang digelar di Bungo, pernyataan keras datang dari berbagai ketua organisasi mahasiswa, Sabtu (30/08/2025).
Demo Bubarkan DPR, Pelajaran untuk Pemerintah dan PT. SAS
Pembangunan stokfile dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) oleh PT. Sinar Anugerah Sukses (SAS) di wilayah Kota Jambi tidak bisa hanya dilihat sebagai aktivitas bisnis biasa. Di balik deretan alat berat dan papan proyek yang berdiri, ada persoalan besar: soal ruang hidup masyarakat, lingkungan yang terancam, serta rasa keadilan yang dipertaruhkan. Bila PT. SAS terus berjalan tanpa menghormati suara rakyat, jangan salahkan bila gelombang perlawanan akan bangkit, sebagaimana yang telah diperlihatkan rakyat Indonesia ketika turun menuntut pembubaran DPR, ataupun ribuan massa yang mengepung gedung DPRD Provinsi Jambi dalam demonstrasi besar beberapa waktu lalu.
Mengapa Stockpile dan TUKS PT. SAS Harus Dihentikan ?
Rencana PT. SAS membangun stockpile dan TUKS di kawasan Aur Kenali, tepat di dekat pemukiman warga dan fasilitas vital intake air minum, bukan hanya keliru, tapi juga berbahaya. Keputusan ini mencerminkan cara pandang yang sempit, mengejar keuntungan ekonomi tanpa mengindahkan risiko kesehatan, lingkungan, dan masa depan kota Jambi.
Jangan Biarkan ! Stok File dan TUKS Batubara PT. SAS Menginjak Ruang Kota
Pembangunan stockpile batubara dan TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) oleh PT. SAS di Aur Kenali, Kota Jambi, bukan hanya soal bisnis. Proyek ini membawa dampak besar terhadap tata ruang, kualitas lingkungan, serta kesejahteraan sosial masyarakat. Karena itu, PT. SAS tidak boleh memunggungi Pemerintah Kota Jambi. Kota inilah yang paling merasakan dampak langsung dari setiap keputusan, sehingga Pemkot harus diposisikan sebagai mitra sejajar, bukan penonton pasif. Seperti dicatat Nasira, Bakker, & van Meijl (2023), lemahnya keterlibatan otoritas lokal dalam pengelolaan kawasan tambang kerap memicu konflik, memperburuk degradasi lingkungan, dan melemahkan legitimasi sosial perusahaan.
Aktivis Ancam Bawa Kasus PETI Bungo ke Mabes Polri, Polisi Dinilai Tak Tegas
Aktivis Garis Keras, Syaiful, mengultimatum akan melaporkan praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, ke Mabes Polri jika aparat kepolisian daerah tak segera mengambil tindakan.
Negara Absen ? Lubang Tikus Limbur Lubuk Mengkuang Menjadi Simbol Rusaknya Hukum
Tambang emas ilegal (PETI) di Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, bukan lagi isu pinggiran. Ia menjelma menjadi cermin betapa hukum di negeri ini begitu mudah dipermainkan. Ketika lebih dari dua ratus unit gelondongan beroperasi terang-terangan, tiga lubang tikus menganga di Dusun Baru, dan sungai mulai tercemar, pertanyaan yang menggema hanyalah satu: di mana negara?
Rencana Kementerian Haji dan Umrah Perbesar Beban APBN di Saat Aksi Protes Meningkat
Pemerintah Indonesia berencana membentuk Kementerian Haji dan Umrah, sehingga jumlah kementerian di bawah Presiden Prabowo Subianto akan bertambah menjadi 45. Saat ini, kabinet terdiri dari 48 menteri, termasuk empat menteri koordinator, serta 55 wakil menteri.