Tambang emas ilegal atau yang populer disebut lubang tikus di Kabupaten Bungo kini bukan lagi sekadar cerita tentang pencari rezeki. Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) ini telah menjelma menjadi ancaman serius yang merusak sendi ekonomi, menghancurkan ekologi, bahkan menyokong jaringan kejahatan narkotika.
Category: Hukum
Kategori Hukum Nusa Daily menyajikan berita dan informasi terkini seputar dunia hukum, regulasi, dan kebijakan di Indonesia maupun internasional. Kami menghadirkan analisis mendalam tentang kasus-kasus hukum yang menarik perhatian publik, pembaruan peraturan, serta isu-isu keadilan sosial yang relevan.
Dengan pendekatan yang informatif dan berimbang, kami bertujuan untuk membantu pembaca memahami hak dan kewajiban hukum mereka, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Artikel kami juga memberikan wawasan tentang dinamika sistem peradilan, kebijakan pemerintah, dan perkembangan hukum di era modern.
Lubang Tikus Limbur Lubuk Mengkuang; Ketika PETI Menjadi Bisnis
Kasus Penambangan Emas Ilegal di Dusun Baru, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, membuka mata kita akan seriusnya persoalan tambang emas ilegal atau yang populer disebut lubang tikus. Pada 21–22 Februari 2025, Polres Bungo melakukan razia dan memusnahkan 11 titik tambang ilegal dengan cara dibakar. Aksi serupa kembali dilakukan pada 15 Juli 2025 oleh Satgas gabungan Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, dan instansi terkait, yang memusnahkan dua rakit dompeng di Sungai Buluh serta menyita mesin diesel, selang, dan sedot pasir.
Rp757,8 Triliun untuk Pendidikan: Janji Emas atau Lubang Pengkhianatan?
Rp757,8 triliun. Itulah anggaran pendidikan Indonesia pada 2026, seperlima dari total APBN, angka besar yang diamanatkan konstitusi demi masa depan anak bangsa. Tetapi, pertanyaan mendasar tetap menggantung: apakah uang sebesar itu benar-benar sampai ke ruang kelas dan murid yang membutuhkannya?
Prabowo Janji Bangun Sekolah Unggulan di Tiap Kabupaten: Optimisme Pendidikan untuk Negara Maju
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membangun minimal satu sekolah unggulan di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Janji itu disampaikan saat memberi pengarahan kepada ribuan kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).
Sri Mulyani Hentikan Privilege Sekolah Kedinasan: Rp104 Triliun Dialihkan ke Pendidikan Publik Mulai 2026
Pemerintah akan mencabut hak istimewa sekolah kedinasan dalam pembiayaan dari anggaran pendidikan nasional. Mulai 2026, alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan tidak lagi digunakan membiayai sekolah-sekolah kedinasan, melainkan sepenuhnya dialihkan ke sekolah umum, madrasah, dan perguruan tinggi, Jumat (22/08/2025).
Harapan Baru Jemaat BNKP Bungo: Rekonsiliasi, Solidaritas, dan Janji Pemkab
Suasana teduh akhirnya tercipta di RT 015/RW 004 Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, setelah rapat rekonsiliasi digelar pada Jumat (22/08/2025). Pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bungo ini menjadi titik balik meredam kisruh yang selama beberapa bulan terakhir membayangi jemaat Banua Niha Keriso Protestan (BNKP).
Mendesak, Pelantikan Kabinet Merangin BARU
Enam bulan lebih pasangan H. M. Syukur- Drs. A. Khafied Moein menjabat Bupati Merangin dan wakil Bupati Merangin, sejak dilantik Presiden RI Prabowo Subianto 20 Februari 2025 lalu.. Meski berpengalaman tiga periode di DPD RI, Syukur masih menghadapi tantangan adaptasi birokrasi, terutama dalam efisiensi anggaran dan koordinasi pemerintahan.
Merajut Damai di Bungo, Pemkab Akhiri Kisruh Warga Sungai Binjai, Rindang Siahaan: Tidak Ada yang Menang, Tidak Ada yang Kalah
Setelah berbulan-bulan ketegangan antara warga RT 015/RW 004 Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, akhirnya secercah harapan baru muncul. Pada Jumat (22/08), ruang utama Kantor Bupati Bungo menjadi saksi upaya rekonsiliasi yang mempertemukan pemerintah, tokoh agama, lembaga adat, ormas, hingga jemaat gereja yang terdampak, Jumat (22/08/2025).
Soal PT. SAS ! Keselamatan Rakyat, Hukum Tertinggi, Bukan Investasi
Dalam filsafat hukum dikenal adagium salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Prinsip ini mestinya menjadi pondasi setiap kebijakan pembangunan. Namun dalam praktik, keselamatan rakyat seringkali dikalahkan oleh kepentingan sesaat, terutama ketika investasi dipandang lebih penting daripada keberlangsungan hidup masyarakat.
“Sementara kami ini sama-sama Warga Negara Indonesia”: Jemaat Minoritas di Bungo Meminta Kepastian untuk Beribadah
Di sebuah rumah sederhana di Jalan H. Usman Saud, Kabupaten Bungo, Jambi, sekelompok jemaat Protestan biasa berkumpul untuk berdoa. Bangunan itu bukan gereja permanen, hanya rumah pinjaman dari seorang warga. Tetangga sekitar awalnya tidak keberatan. Namun, baru-baru ini, tempat doa itu tiba-tiba dilarang digunakan, Jumat (22/08/2025);