Di banyak sudut negeri ini, suara mesin tambang ilegal lebih nyaring daripada kicau burung di hutan yang seharusnya menjadi paru-paru Indonesia. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) bukan fenomena baru. Ia telah merayap sejak dekade 1990-an, tumbuh subur di celah regulasi yang rapuh, lalu meledak sebagai masalah publik berskala nasional setelah aturan pertambangan diperketat pasca-2000-an.

Tulisan ini sengaja saya sampaikan untuk menjawab klaim PT SAS menyampaikan bahwa Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Aur Kenali akan menerapkan arsitektur hijau dan teknologi adaptif untuk menekan debu serta kebisingan, argumentasi tersebut menyisakan sejumlah catatan kritis yang perlu dicermati secara ilmiah, hukum, ekonomi-politik, dan kesehatan masyarakat.

Upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di Jambi mendapat dorongan baru. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo pada Senin (8/9/2025) menggelar pertemuan Penguatan Skrining Bayi Baru Lahir (SBBL) tingkat kabupaten, melibatkan puskesmas dan rumah sakit negeri maupun swasta di Bungo.

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mengeluarkan pernyataan resmi terkait dinamika aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang akhir-akhir ini mendapat sorotan publik. Dalam pernyataan tersebut, PGRI menekankan pentingnya dukungan moral, empati, dan solidaritas antar anak bangsa dalam memperjuangkan masa depan yang lebih baik, Jumat (05/09/2025).

Polemik keberadaan PT Bina Mitra Makmur (PT BMM) kembali mencuat. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Pelepat dan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, diduga belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk lahan seluas 918 hektar yang telah mereka kelola sejak 2008, Rabu (03/09/2025).

Lebih dari 300 akademisi dari berbagai perguruan tinggi terkemuka menyerukan perbaikan mendesak atas kondisi bangsa yang dinilai berada dalam krisis multidimensi. Dalam Seruan Aliansi Akademisi Peduli Indonesia yang dirilis 2 September 2025, para ilmuwan menegaskan bahwa jurang antara elit penyelenggara negara dan rakyat semakin melebar, sementara pilar negara hukum kian rapuh, Rabu (03/09/2025).

Siang itu, ruang sederhana Bidang Kesbang dan Wasnas BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo berubah menjadi arena diskusi penuh ketegangan. Bukan karena program pembangunan tertunda akibat efisiensi anggaran, melainkan perkara yang tampak sepele, namun sesungguhnya sarat makna: honorarium Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (01/09/2025).