Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, semakin menunjukkan dampak buruknya terhadap lingkungan hidup, terutama pada kualitas Sungai Batang Tebo yang kini kerap keruh menguning.
Category: Politik
Kategori Politik Nusa Daily menyajikan berita terkini dan analisis mendalam tentang dinamika politik di Indonesia dan dunia. Kami menghadirkan liputan terbaru tentang kebijakan pemerintah, pemilu, isu-isu strategis, hingga perkembangan partai politik yang memengaruhi kehidupan masyarakat luas.
Artikel kami dirancang untuk memberikan perspektif berimbang, membantu pembaca memahami lanskap politik yang kompleks dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti kategori Politik, Anda akan selalu terinformasi tentang keputusan dan peristiwa penting yang membentuk masa depan bangsa dan dunia.
Jambi Hadapi Krisis Sampah, Syarif Fasha: DPR RI Dorong Gerakan Akar Rumput dan Serahkan Bantuan
Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, bersama Kementerian Lingkungan Hidup menggelar kunjungan kerja di Kota Jambi pada Sabtu (6/9), menyoroti urgensi pengelolaan sampah di tengah meningkatnya tekanan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Sabtu (06/09/2025).
Tambang Ilegal Limbur Lubuk Mengkuang, Bukan Urusan Pribadi, Tetapi Ancaman Kita Semua
Belakangan muncul narasi dari para pelaku tambang ilegal di Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, yang mengatakan, “Ini tanah kami, modal kami, apa urusan pemerintah ? Kalau cerita ilegal, di tempat lain lebih parah, kenapa usil sama kami?”, Sabtu (06/09/2025).
17 Tahun Sawit Tanpa Izin: PT BMM Rugikan Negara, Sungai dan Warga Bungo Jadi Korban
Di tepi sungai kecil yang mengalir di Kecamatan Pelepat, deretan pohon kelapa sawit berdiri hanya beberapa langkah dari air. Akar-akar yang merayap ke tepian memperlihatkan bagaimana perusahaan perkebunan, PT Bina Mitra Makmur (PT BMM), telah menembus zona yang seharusnya dilindungi, Jumat (05/09/2025).
Amuk Massa Jambi dan Pelajaran untuk PT. SAS di Aur Kenali
Peristiwa amuk massa yang baru-baru ini terjadi di Jambi seharusnya menjadi cermin bagi perusahaan dan pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat.
PETI Lubang Tikus, Pintu Masuk Kejahatan Sosial Baru, Tantangan Bagi APH
Fenomena lubuk tikus di Limbur Lubuk Mengkuang, Bungo, yang kian marak akibat praktik tambang emas tanpa izin (PETI), sudah lama menjadi perhatian publik. Namun, yang membuat masyarakat kian gusar adalah sikap aparat yang seolah membiarkan praktik ilegal ini terus berlanjut. Padahal, konsekuensinya tidak hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi melahirkan kejahatan sosial lanjutan, termasuk peredaran narkoba, kriminalitas, dan penyakit sosial lainnya.
Lubang Tikus Limbur Lubuk Mengkuang Dibiarkan, Warga Khawatir Jadi Sarang Kejahatan
Fenomena lubuk tikus akibat aktivitas tambang emas tanpa izin (PETI) di Desa Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, makin meresahkan warga. Aktivitas tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dikhawatirkan melahirkan kejahatan lanjutan, mulai dari peredaran narkoba, kriminalitas, hingga penyakit sosial lainnya, Kamis (04/09/2025).
PB PGRI Serukan Solidaritas, Apresiasi, dan Komitmen Guru untuk Pendidikan dan Persatuan Bangsa
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mengeluarkan pernyataan resmi terkait dinamika aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang akhir-akhir ini mendapat sorotan publik. Dalam pernyataan tersebut, PGRI menekankan pentingnya dukungan moral, empati, dan solidaritas antar anak bangsa dalam memperjuangkan masa depan yang lebih baik, Jumat (05/09/2025).
Wabup Bungo Tekankan Komitmen dan Koordinasi dalam Percepatan Program MBG
Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi pemetaan percepatan MBG, Kamis (4/9/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Bungo ini dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Hentikan Pajak yang Menindas! Gerakan 17+8 Desak Pemerintah Tagih Orang Kaya dan Korporasi
Tuntutan reformasi perpajakan berkeadilan semakin menguat. Melalui seruan “17+8”, sejumlah elemen masyarakat mendesak pemerintah segera menata ulang agenda perpajakan dengan prinsip keadilan, yakni menempatkan beban pajak pada pihak yang paling mampu: orang kaya dan korporasi besar, Kamis (04/09/2025).