Maraknya tambang emas tanpa izin (PETI) di Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, kembali menjadi sorotan publik. Dr. Noviardi Ferzi, pengamat kebijakan publik, menilai aparat kepolisian, khususnya Polda Jambi, tidak cukup hanya menyasar pekerja lapangan, melainkan harus berani menindak pemilik tanah yang memberi ruang bagi aktivitas ilegal tersebut, Rabu (03/09/2025).
Tag: Harus
Wabup, Tri Wahyu Hidayat: Program MBG di Bungo Harus Berjalan Maksimal, Jangan Sampai Terkendala
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo menggelar rapat pembahasan pemetaan dan progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bungo, Selasa (02/09/2025).
Demontrasi tak Harus Dibaca dengan Kacamata Investasi
Pandangan yang menyederhanakan demonstrasi anarkis hanya sebagai ancaman investasi dan biaya sosial adalah reduksi yang menyesatkan. Kerangka teori biaya transaksi (Coase, Williamson) maupun conflict trap (Collier & Hoeffler) kerap digunakan untuk menjelaskan ketidakpastian sosial semata-mata dalam logika ekonomi. Namun, mengimpor konsep ini ke dalam konteks demonstrasi di Jambi adalah kekeliruan fundamental.
Mengapa Stockpile dan TUKS PT. SAS Harus Dihentikan ?
Rencana PT. SAS membangun stockpile dan TUKS di kawasan Aur Kenali, tepat di dekat pemukiman warga dan fasilitas vital intake air minum, bukan hanya keliru, tapi juga berbahaya. Keputusan ini mencerminkan cara pandang yang sempit, mengejar keuntungan ekonomi tanpa mengindahkan risiko kesehatan, lingkungan, dan masa depan kota Jambi.
Tokoh Muda Bungo, Fahlefi: Rotasi OPD Bungo Bisa Segera Dilakukan, Tak Harus Tunggu 6 Bulan
Ketua LSM Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) di Bungo, Bung Fahlefi kembali menegaskan bahwa tidak ada Peraturan yang mengharuskan Rotasi Jabatan OPD di lakukan setelah 6 Bulan Jabatan Bupati Baru, hal ini ia tegaskan saat berbincang santai bersama redaksi nusadaily.id disalah satu Cafe di Muara Bungo, Sabtu (16/08) beberapa hari lalu, Senin (18/08/2025).