Tuntutan reformasi perpajakan berkeadilan semakin menguat. Melalui seruan “17+8”, sejumlah elemen masyarakat mendesak pemerintah segera menata ulang agenda perpajakan dengan prinsip keadilan, yakni menempatkan beban pajak pada pihak yang paling mampu: orang kaya dan korporasi besar, Kamis (04/09/2025).
Tag: Hentikan
Nasdem, PAN Desak DPR Hentikan Gaji Anggota Nonaktif
Dua partai koalisi, Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN), mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kementerian Keuangan untuk segera menghentikan pembayaran gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya masing-masing.
Sri Mulyani Hentikan Privilege Sekolah Kedinasan: Rp104 Triliun Dialihkan ke Pendidikan Publik Mulai 2026
Pemerintah akan mencabut hak istimewa sekolah kedinasan dalam pembiayaan dari anggaran pendidikan nasional. Mulai 2026, alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan tidak lagi digunakan membiayai sekolah-sekolah kedinasan, melainkan sepenuhnya dialihkan ke sekolah umum, madrasah, dan perguruan tinggi, Jumat (22/08/2025).