Jakarta, NusaDaily.ID — Hujan deras sejak dini hari 20 Februari 2026 membuat 31 Rukun Tetangga (RT) terendam banjir, dengan ketinggian air mencapai 20‑30 sentimeter di daerah Petogogan, Jaksel, serta wilayah Kelapa Gading, Utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat total 125 RT terendam sejak 23 Januari, menandai gelombang banjir berkelanjutan yang menambah beban warga dan infrastruktur kota.
Skala Banjir Terbaru: Data dan Dampak Langsung
Data BPBD DKI yang dirilis pada 20 Februari 2026 menunjukkan 31 RT terendam, mayoritas berada di Jakarta Selatan, Barat, dan Utara. Di Cengkareng, pintu air drain masuk dalam status bahaya dengan ketinggian air 315 cm, melampaui batas normal 310 cm. Di Kelapa Gading, jalan Kelapa Hibrida Raya terendam hingga 30 cm, memaksa pengendara motor menelusuri jalur alternatif yang menambah kepadatan lalu lintas. Sementara di Jl. DI Panjaitan, Jakarta Timur, banjir setinggi 10‑15 cm mulai surut, namun lalu lintas ke arah Cempaka Putih tetap padat.
| Wilayah | RT Terendam | Ketinggian Air (cm) |
|---|---|---|
| Jakarta Selatan (Petogogan) | 28 | 20‑25 |
| Jakarta Barat (Cengkareng) | – | 315 (pintu air) |
| Jakarta Utara (Kelapa Gading) | – | 15‑30 |
| Jakarta Timur (DI Panjaitan) | – | 10‑15 (surut) |
Kerugian materialasi diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, dengan ribuan rumah warga terpaksa mengungsi sementara. Sektor transportasi menjadi korban utama; jalan utama yang terendam mengakibatkan kemacetan hingga tiga jam, menambah beban ekonomi harian. Dampak kesehatan muncul lewat peningkatan kasus diare dan penyakit kulit akibat air yang tercemar limbah domestik.
Penyebab Utama: Dari Curah Hujan hingga Penurunan Tanah
Analisis meteorologis menyebutkan curah hujan ekstrem pada Februari 2026, dipicu oleh fenomena La Niña yang memperkuat sistem konveksi di wilayah tropis. Namun, hujan saja tidak dapat menjelaskan intensitas banjir. Faktor utama meliputi:
- Urbanisasi tak terkendali: Penambahan gedung bertingkat dan permukiman informal mengurangi area resapan air, meningkatkan volume runoff.
- Penurunan tanah (subsidence): Penurunan rata-rata 7‑10 cm per tahun di beberapa wilayah Barat dan Utara memperparah kebocoran air laut ke dalam jaringan drainase.
- Kerusakan jaringan drainase: Sumbatan sampah plastik, sedimen, dan lumpur menghambat aliran air, terlihat jelas di pintu air Cengkareng yang melampaui kapasitas normal.
- Luapan Sungai Ciliwung dan anak‑anak sungainya: Curah hujan tinggi menyebabkan sungai utama meluap, terutama di daerah Jonggol‑Bogor, memicu aliran ke Jakarta melalui kanal‑kanal tua.
Para ahli klimatologi menegaskan bahwa perubahan iklim menambah frekuensi kejadian hujan intensitas tinggi, sehingga pola banjir tradisional tidak lagi dapat diandalkan sebagai acuan perencanaan.
Tanggapan Pemerintah dan Badan Penanggulangan Bencana
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaktifkan Sistem Peringatan Dini (SPD) yang terintegrasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Peringatan banjir dikeluarkan melalui aplikasi Siaga Banjir, yang memberi notifikasi kepada warga di zona rawan. Pada 23 Januari, BPBD mengerahkan tim SAR, pompa air, serta mobil tangki untuk menurunkan level air di titik‑titik kritis.
“Penanganan banjir harus bersifat preventif, bukan hanya reaktif,” ujar Kepala BPBD DKI, Andi Prasetyo, dalam konferensi pers 21 Februari 2026.
Langkah-langkah yang diambil meliputi:
- Pembersihan kanal dan drainase secara intensif, khususnya di kawasan Cengkareng, Kelapa Gading, dan Jakarta Selatan.
- Pembangunan pompa air tambahan di 12 lokasi strategis, dengan kapasitas masing‑masing 3.000 liter per menit.
- Pembentukan pusat evakuasi sementara di sekolah‑sekolah umum, dilengkapi dengan tenda, suplai makanan, dan layanan kesehatan dasar.
- Peningkatan koordinasi antar‑instansi melalui posko gabungan Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Polri.
Meski demikian, kritik muncul terkait kecepatan penanganan dan ketepatan alokasi dana. Warga Kelapa Gading menilai pembersihan kanal belum optimal, sementara pihak DPRD menuntut audit transparansi penggunaan anggaran banjir tahun 2026.
Solusi Jangka Panjang: Infrastruktur Hijau dan Kebijakan Tata Ruang
Para pakar lingkungan menekankan bahwa solusi struktural diperlukan untuk mengurangi risiko berulang. Beberapa rekomendasi utama:
- Restorasi daerah aliran sungai (DAS): Penanaman kembali hutan di daerah hulu Ciliwung, khususnya di Bogor dan Sukabumi, guna meningkatkan kemampuan penyerapan air.
- Pembangunan taman resapan (rain garden) dan green infrastructure: Integrasi taman kota, bioswale, serta permeable pavement di area padat penduduk untuk menurunkan laju runoff.
- Normalisasi dan revitalisasi sungai: Pengembangan kembali lebar dan kedalaman sungai Ciliwung serta anak‑anak sungainya, termasuk pembuatan bendungan kecil untuk mengatur debit.
- Peningkatan sistem pompa dan sea wall: Modernisasi pompa listrik dengan tenaga surya, serta pembangunan sea wall di pantai utara untuk mencegah intrusi air laut.
- Regulasi tata ruang yang ketat: Pengendalian pembangunan di zona banjir, serta penetapan zona merah bagi permukiman informal di daerah rawan.
Implementasi kebijakan ini memerlukan dukungan anggaran nasional dan partisipasi publik. Pemerintah pusat telah menyetujui alokasi Rp 15 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 untuk proyek mitigasi banjir, termasuk dana khusus untuk teknologi sensor dan pemantauan real‑time.
Secara global, Jakarta menjadi contoh kota megapolis yang berjuang melawan dampak perubahan iklim. Keberhasilan strategi yang terintegrasi dapat menjadi model bagi kota‑kota lain di Asia Tenggara yang menghadapi tantangan serupa.