BUNGO, NUSADAILY.ID – Gelombang aksi demonstrasi dari Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Bungo berlangsung pada Jumat, 24 Januari 2025, dan mendapat perhatian dari unsur pimpinan DPRD Bungo. Ketua DPRD Bungo, Adani, Wakil Ketua DPRD Bungo, Darwandi, dan Asisten I, Ana Lukita, menyambut para demonstran dengan menggelar dialog bersama perwakilan massa aksi dalam suasana diskusi satu meja. Hasil dari dialog tersebut kemudian disampaikan kepada para demonstran yang telah menunggu di luar gedung.
Aksi damai yang dilakukan para honorer ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai tuntutan terkait status kerja dan hak-hak mereka yang dinilai belum terpenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bungo. Dalam pertemuan tersebut, DPRD dan Asisten I menegaskan komitmennya untuk membawa persoalan ini kepada pemangku kebijakan yang berwenang, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Bungo.
Dialog DPRD dan Komitmen Penyelesaian Masalah Honorer
Ketua DPRD Bungo, Adani, dalam sambutannya menyatakan bahwa persoalan yang dihadapi oleh tenaga honorer perlu diselesaikan dengan segera dan secara menyeluruh. Ia juga menekankan pentingnya kehadiran langsung dari pemangku kebijakan utama, seperti Bupati dan Wakil Bupati, untuk memberikan solusi yang konkret dan relevan.
“Dialog yang berlangsung hari ini adalah langkah awal yang baik, tetapi untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini, diskusi dengan pemangku kebijakan yang memiliki wewenang langsung sangat diperlukan. Tanpa itu, kita tidak akan menemukan solusi yang tepat,” ujar Adani.
Adani juga menambahkan bahwa dialog semacam ini dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan para honorer. Ia berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut dan segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Asisten I: Permintaan Maaf atas Ketidakhadiran Bupati
Dalam pertemuan tersebut, Asisten I, Ana Lukita, meminta maaf kepada massa aksi atas ketidakhadiran Bupati Bungo, H. Mashuri, yang sedang menjalankan tugas di luar kantor. Ia berjanji akan menyampaikan hasil dialog dan tuntutan para honorer langsung kepada Bupati.
“Kami memahami bahwa massa aksi ingin berdiskusi langsung dengan Bupati, tetapi karena beliau tidak berada di tempat, kami akan memastikan aspirasi ini sampai ke tangan beliau,” kata Ana.
Ana juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus berupaya mencari solusi yang terbaik bagi tenaga honorer di Kabupaten Bungo, meskipun proses ini membutuhkan waktu dan koordinasi yang matang.
Wakil Ketua DPRD Soroti Ketidakhadiran Bupati
Wakil Ketua DPRD Bungo, Darwandi, memberikan tanggapan yang cukup kritis terhadap absennya Bupati dalam menghadapi gelombang aksi massa ini. Ia menyebut bahwa ketidakhadiran Bupati seolah menunjukkan bahwa kepala daerah “alergi” terhadap tuntutan honorer.
“Seolah-olah Bupati Bungo alergi menghadapi gelombang aksi honorer hari ini. Padahal, kehadiran beliau sangat diharapkan untuk mendengarkan langsung dan memberikan solusi konkret,” ujar Darwandi.
Namun, Darwandi juga meminta massa aksi untuk bersabar dan tetap percaya pada proses yang sedang berlangsung. Ia memastikan bahwa aspirasi mereka akan disampaikan melalui Asisten I kepada Bupati. “Kita berharap ada respons yang cepat dari pemerintah daerah agar masalah ini segera selesai,” tambahnya.
Tuntutan Massa Aksi Honorer
Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Bungo ini membawa beberapa tuntutan utama, di antaranya:
- Kepastian status kerja: Para honorer meminta kejelasan status mereka sebagai tenaga kerja resmi di bawah naungan pemerintah daerah.
- Kenaikan gaji dan tunjangan: Massa aksi menuntut gaji yang lebih layak dan tunjangan tambahan sesuai kebutuhan hidup.
- Perlindungan tenaga kerja: Mereka meminta pemerintah memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada tenaga honorer.
- Keterlibatan langsung kepala daerah: Para demonstran berharap Bupati dan Wakil Bupati hadir langsung untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi mereka.
Harapan DPRD untuk Penyelesaian yang Cepat
Unsur pimpinan DPRD Bungo berharap aksi ini menjadi momentum untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi tenaga honorer. Ketua DPRD, Adani, menegaskan bahwa pertemuan ini harus diikuti dengan langkah nyata dari pemerintah daerah agar tidak ada lagi ketidakpastian yang dirasakan oleh para honorer.
“Kami sangat mendukung aspirasi para honorer ini. Mereka adalah bagian penting dalam pelayanan publik di Kabupaten Bungo. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlarut-larut tanpa ada solusi konkret,” tegasnya.