Bungo, NUSADAILY.ID – Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Bungo terus memperjuangkan aspirasi mereka terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo pada 24 Januari 2025 mendapat respons positif dari Bupati Bungo.

Baca Juga : Ketua DPRD Bungo Sambut Massa Aksi, Wakil Ketua DPRD Soroti Ketidakhadiran Bupati

Bupati Bungo mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor: 800.1.11.1/0126/BKPSDMD yang berisi penyampaian aspirasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Surat tersebut menekankan agar tenaga honorer R2 dan R3, terutama tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga teknis yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN 2022, diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes dan tanpa syarat hingga Desember 2025.

Perjuangan Honorer R2 dan R3 ke Jakarta

Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Bungo

Bermodalkan surat rekomendasi tersebut, Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Bungo, Tabroni, bersama perwakilan honorer lainnya berangkat ke Jakarta pada 1 Februari 2025 dengan biaya mandiri. Kedatangan mereka disambut oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bungo, Darwandi, yang membantu dalam mengkoordinasikan pertemuan dengan pihak terkait. Mereka bertemu dengan perwakilan dari Kementerian BKN, Menpan RB, serta DPR RI Komisi II.

Baca Juga : Ribuan Masa Aksi Honorer sambangi Kantor Bupati Bungo, ini Delapa Poin Tuntutannya.

Kebetulan, pada saat pertemuan di DPR RI, tengah berlangsung audiensi besar-besaran tenaga honorer dari seluruh Indonesia. Dari audiensi ini, DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) menegaskan dukungannya terhadap tenaga honorer, termasuk tenaga honorer R2 dan R3 Kabupaten Bungo. BAM DPR RI juga menerima aspirasi pengangkatan honorer R2 dan R3 sebagai PPPK penuh waktu tanpa tes dan tanpa syarat.

Tindak Lanjut di DPR RI dan Pemerintah

BAM DPR RI akan melaporkan hasil audiensi ini kepada Pimpinan DPR RI agar mendapat afirmasi prioritas dan dibahas lebih lanjut bersama Presiden RI. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada tenaga honorer. BAM juga akan segera berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI untuk menjadwalkan rapat bersama Aliansi Pegawai Se-Indonesia (APSI) guna membahas lebih lanjut nasib tenaga honorer.

Selain itu, BAM DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi tenaga honorer R2 dan R3 secara nasional. BAM akan mengagendakan audiensi ulang dengan DPR RI Komisi II pada 12 Februari 2025 guna menindaklanjuti aspirasi ini.

“Intinya, pihak terkait menyetujui dan mengakomodasi aspirasi Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Bungo, terutama bagi yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN, untuk diangkat sebagai PPPK penuh waktu,” ujar Tabroni.

Diharapkan, langkah-langkah ini membawa solusi konkret bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia agar segera mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka sebagai PPPK penuh waktu tanpa tes dan tanpa syarat.

(Ang/*****)

Aspirasi Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Bungo Direspons Pemerintah Indonesia