“Pesan yang diterima publik jelas: rakyat disuruh berhemat, elit justru berpesta. Ini yang membakar kemarahan,”
JAKARTA, NUSADAILY.ID – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak melihat demonstrasi hanya sebagai ancaman politik. Menurut Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, gelombang protes yang semakin meluas justru mencerminkan kombinasi persoalan ekonomi yang kian menghimpit serta kegagalan proses politik formal dalam menampung aspirasi rakyat, Rabu (03/09/2025).
“Pemerintah lebih sibuk mengelola citra dan meredam gejolak ketimbang mengakui bahwa kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ini sumber kegelisahan publik,” ujar Yose di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Peneliti CSIS, Deni Friawan, menambahkan bahwa demonstrasi muncul dari krisis kepercayaan akibat runtuhnya legitimasi fiskal pemerintah. Di satu sisi, rakyat dipaksa menanggung pajak dan efisiensi anggaran. Namun di sisi lain, pemborosan justru terus berlangsung melalui penambahan kementerian dan lembaga, rangkap jabatan di BUMN, serta kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.
“Pesan yang diterima publik jelas: rakyat disuruh berhemat, elit justru berpesta. Ini yang membakar kemarahan,” tegas Deni.
Menurut CSIS, akar persoalan bukan semata soal politik jalanan, melainkan kegagalan negara menjaga keadilan fiskal. Ketimpangan kebijakan belanja negara memperburuk beban ekonomi masyarakat, sementara pemerintah sibuk menganggap protes sebagai “gangguan stabilitas”.
CSIS mendesak pemerintah segera melakukan koreksi: mengaudit pemborosan anggaran, menghentikan praktik rangkap jabatan, dan menegakkan disiplin fiskal.
“Tanpa langkah nyata, krisis kepercayaan akan semakin dalam dan gejolak sosial sulit terbendung,” pungkas Yose.
Jurnalis: Pras88/*
Dioleh oleh: Redaksi / nusadaily.id