Pada Kamis, 7 Agustus 2025, saya bersama rekan-rekan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Institut Agama Islam Yasni Bungo, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bungo. Niat kami sederhana, menyampaikan surat resmi ke Bagian Umum, sebagaimana telah kami koordinasikan sejak dua hari sebelumnya melalui sambungan telepon. Namun yang kami temukan sungguh ironis: sebuah gedung megah yang kosong melompong.
Tak ada seorang pun di sana. Bukan hanya anggota dewan yang absen, tetapi juga staf, humas, Bagian Umum, bahkan petugas keamanan yang biasanya berjaga pun tidak tampak. Ini bukan hanya tentang administrasi yang mandek, tetapi tentang simbol keterputusan antara rakyat dan wakilnya.
Gedung yang berdiri dengan dana publik itu seharusnya menjadi ruang terbuka bagi aspirasi, bukan sekadar monumen bisu. Ketika mahasiswa datang dengan maksud menyampaikan gagasan dan kritik, dan yang menyambut hanya kekosongan, maka publik berhak bertanya: untuk siapa gedung itu dibangun?
Sebagai mahasiswa, kami bukan hanya belajar dari buku. Kami belajar dari realitas. Dan pada hari itu, kami belajar bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu lima tahunan, tapi juga tentang kehadiran, tentang mendengarkan, dan tentang pelayanan publik yang nyata.
Lantas, apakah DPRD kita hari ini masih mewakili rakyat? Atau justru kian menjauh, larut dalam formalitas rapat-rapat seremonial dan lupa bahwa ada suara mahasiswa, buruh, petani, dan masyarakat adat yang ingin didengar?
Kami tidak menuntut kemewahan, tidak juga mencari sensasi. Yang kami suarakan adalah hak dasar untuk berkomunikasi dengan lembaga publik, menyampaikan pendapat, serta melihat wajah perwakilan rakyat yang nyata, bukan hanya foto di baliho atau tanda tangan dalam dokumen.
Ketika gedung rakyat menjadi kosong, bukan hanya fisiknya yang hilang makna, tetapi kepercayaan rakyat pun perlahan menguap. Kami tidak ingin DPR, yang harusnya berarti Dewan Perwakilan Rakyat berubah makna menjadi Dewan Pembangkang Rakyat. Untuk itu, kami mengajak seluruh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil untuk tetap kritis, terlibat, dan tidak bungkam. Karena demokrasi tak tumbuh dari gedung yang megah, tapi dari suara-suara kecil yang tak lelah menyuarakan harapan.
Opini : Muhammad Nazri
Di Susun oleh : redaksi / nusadaily