BUNGO, NUSADAILY.ID – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bungo tidak berhenti pada jalan dan jembatan. Di balik proyek-proyek yang dibiayai APBN, ada persoalan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan warga, yaitu rumah yang terbakar, tebing yang mengancam permukiman, hingga jalan yang harus menanggung beban angkutan hasil perkebunan.
Persoalan-persoalan tersebut menjadi bagian dari agenda kunjungan kerja Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, di Kabupaten Bungo, Sabtu (12/9/2026).
Edi, yang saat ini menjabat Ketua DPW PDI Perjuangan Provinsi Jambi, menghabiskan tiga hari untuk meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Jambi. Di Kabupaten Bungo, agenda peninjauan meliputi pembangunan penahan tebing di kawasan Tanjung Gedang, ruas Inpres Jalan Daerah (IJD) dari Bandara Muara Bungo menuju Kuamang Kuning, penerima bantuan bioflok di Dusun Tanjung Agung, lokasi kebakaran permukiman warga di Dusun Buat, Kecamatan Bathin III Ulu, serta pembangunan jembatan gantung di Dusun Candi.
Sebelum turun ke sejumlah lokasi, Edi terlebih dahulu sarapan pagi di warung sambil berdiskusi bersama Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bungo, bersama unsur Forkopimda, Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta sejumlah anggota DPRD Bungo.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ir. Rindang Siahaan, anggota DPRD Bungo Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bungo, Al Jupri, sejumlah tokoh masyarakat, serta para jurnalis.
Di Tanjung Gedang, Edi memastikan pembangunan penahan tebing ditargetkan rampung pada 21 Desember 2026. Ia menekankan pentingnya kualitas pekerjaan karena proyek tersebut menggunakan uang negara.
Menurut Edi, keterlibatan masyarakat setempat dalam pekerjaan menjadi bagian dari manfaat pembangunan, dan itu terjadi di pembangunan tebing sungai tersebut.
“Nah, inilah uang rakyat kembali ke rakyat,” ujar Edi.
Ia mengingatkan agar kualitas tidak dikorbankan. Anggaran negara, kata dia, semakin harus digunakan secara efektif karena kebutuhan pembangunan nasional sangat besar, termasuk untuk infrastruktur di Jambi.
Jalan Bandara–Kuamang Kuning
Perhatian Edi kemudian beralih ke pembangunan ruas IJD dari kawasan Bandara Muara Bungo menuju Kuamang Kuning, tepatnya di Dusun Danau.
Edi mengatakan pembangunan ruas tersebut telah mendapat alokasi awal Rp25 miliar dengan panjang sekitar 4,7 kilometer. Proses tender ditargetkan berlangsung pada September dan paling lambat awal Oktober 2026 pekerjaan diharapkan mulai berjalan.
“Tahun ini akan dibangun. Mudah-mudahan nanti di bulan ini kita akan tender, paling lambat awal Oktober sudah mulai pengerjaan,” katanya.
Edi menyebut alokasi tersebut masih mungkin bertambah apabila terdapat dukungan anggaran lebih lanjut. Ia menilai kondisi jalan harus disesuaikan dengan karakteristik kendaraan yang melintas, terutama angkutan sawit dengan muatan berat.
Karena itu, ia menyoroti pentingnya pilihan konstruksi. Aspal biasa, menurutnya, berpotensi memiliki daya tahan lebih pendek jika terus menerima beban berat. Sementara konstruksi rigid pavement dinilai dapat memberikan umur layanan lebih panjang.
“Apapun itu, membangun tetaplah membangun, karena ini jalan daerah,” ujarnya.
Dari Bioflok ke Pengusaha Muda
Di Dusun Tanjung Agung, Edi meninjau penerima bantuan bioflok. Ia mengaku senang melihat program tersebut telah mampu menghasilkan pendapatan hingga puluhan juta rupiah.
Namun, ia mengingatkan agar usaha tersebut tidak berhenti sebagai proyek bantuan.
Edi berharap lahir pengusaha – pengusaha muda dari dusun yang mampu mengembangkan budidaya ikan dengan sistem bioflok secara berkelanjutan.
Bioflok merupakan teknik budidaya ikan yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah limbah organik, seperti sisa pakan dan kotoran ikan, menjadi flok yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber nutrisi ikan.
“Harus dikelola dengan baik. Kita menunggu pengusaha-pengusaha muda bioflok, pengusaha yang lahir dari dusun dan daerah,” katanya.
Rumah Warga yang Terbakar
Persoalan paling mendesak ditemui Edi ketika meninjau lokasi kebakaran di Dusun Buat. Sekitar 10 rumah dan satu toko teridentifikasi membutuhkan penanganan, dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda.
Rumah yang masih dapat diperbaiki diarahkan melalui skema rehabilitasi. Sementara rumah yang rusak total membutuhkan pembangunan kembali dari awal.
Dalam pembahasan di lapangan, disebutkan adanya bantuan Pemerintah Kabupaten Bungo sebesar Rp5 juta per rumah, serta program bedah rumah dari pemerintah provinsi sekitar Rp20 juta per unit.
Namun, kebutuhan untuk membangun kembali rumah yang hancur total diperkirakan mencapai Rp150 juta hingga Rp160 juta per unit.
Karena itu, Edi mendorong konsolidasi berbagai sumber pembiayaan, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembangunan rumah khusus, yakni rumah yang dibangun secara utuh dari awal.
Edi mengatakan hasil pembahasan tersebut akan disampaikan kepada Bupati Bungo untuk ditindaklanjuti.
Di tengah pembicaraan mengenai anggaran dan skema pembangunan itu, Edi juga memberikan bantuan pribadi sebesar Rp15 juta kepada korban. Bantuan diserahkan secara langsung kepada Datuk Rio setempat untuk membantu penanganan kebutuhan warga.
Bagi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dan juga sebagai Ketua DPW PDI Perjuangan Prov. Jambi ini menegaskan, pembangunan bukan hanya soal seberapa banyak proyek yang dapat dibawa ke daerah. Yang lebih penting adalah memastikan infrastruktur yang telah dibangun memiliki kualitas dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Ia kembali mengingatkan bahwa anggaran negara memiliki keterbatasan, sementara kebutuhan pembangunan nasional terus bertambah.
“Anggaran negara hari ini tidaklah mudah. Banyak program nasional yang juga membutuhkan anggaran APBN,” ujarnya.
Karena itu, setiap rupiah yang telah kembali ke daerah, menurut Edi, harus dijaga kualitasnya, dan ketika telah selesai, dirawat agar manfaatnya tidak cepat hilang.
Redaksi Nusadaily.id/*