BUNGO, NUSADAILY.ID – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, meminta pemerintah membuka akses program rumah khusus bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran. Usulan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) dalam rangka pendalaman RKA K/L RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Dalam forum tersebut, Edi menyoroti kasus kebakaran di Desa Buat, Kabupaten Bungo, yang menghanguskan 14 rumah. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap korban, terutama apabila jumlah rumah yang terdampak dalam satu kejadian cukup besar.
“Desa Buat ada kebakaran. Di situ ada 14 rumah habis,” ujar Edi Purwanto, Rabu (16/09/2026).
Menurut Edi, kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal. Karena itu, korban kebakaran perlu dipertimbangkan untuk memperoleh bantuan melalui program rumah khusus.
“Saya minta tolong diatasi, Pak, supaya bisa masuk rumah khusus. Karena rumah khusus itu juga kategori bencana. Kebakaran juga bagian dari bencana,” katanya.
Edi menyebut, berdasarkan data yang disampaikannya dalam forum tersebut, hampir 500 rumah di Provinsi Jambi telah mengalami kebakaran. Ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kejadian kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah.
“Apabila rumahnya yang terbakar cukup banyak, lebih dari 10, menurut saya mohon dibantu melalui rumah khusus,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebakaran juga dilaporkan terjadi di Kota Jambi pada malam sebelum pembahasan. Kondisi tersebut, kata Edi, menunjukkan perlunya perhatian terhadap penanganan dampak kebakaran, khususnya bagi masyarakat yang kehilangan hunian.
Selain persoalan kebakaran, Edi menyoroti tantangan penyediaan rumah di wilayah – wilayah yang memiliki akses geografis sulit. Ia mencontohkan sejumlah kawasan di Jambi yang membutuhkan waktu tempuh hingga berjam-jam dari pusat pemerintahan.
Jarak dan kondisi geografis tersebut turut memengaruhi biaya pembangunan. Edi menyebut harga semen di salah satu wilayah yang dimaksud mencapai Rp165.000 per sak.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan mitigasi melalui kerja sama dengan balai – balai terkait untuk mencari skema pembangunan rumah yang dapat menyesuaikan kondisi wilayah, terutama kawasan yang jauh dan sulit dijangkau.
“Kalau bisa dimitigasi, mungkin kerja sama dengan balai – balai. Wilayah-wilayah yang jauh, mungkin harganya bisa seperti Maluku, Rp28 juta satu rumah,” katanya.
Edi menilai persoalan biaya pembangunan dan keterjangkauan bantuan perumahan di wilayah terpencil perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan dan anggaran perumahan. Terlebih, kebutuhan tersebut menjadi semakin mendesak ketika masyarakat kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
“Memang persoalan ini jadi masalah serius,” ujarnya.
Redaksi nusadaily.id