Oleh: Dr. Noviardi Ferzi (Pengamat Politik dan Ekonomi)
JAMBI, NUSADAILY.ID – Memasuki usia ke-69 tahun, Provinsi Jambi seharusnya berada pada fase kematangan pembangunan. Namun jika tolok ukurnya adalah data dan capaian objektif, sulit menemukan alasan rasional untuk merayakan Hari Ulang Tahun ini secara seremonial dan meriah. Yang lebih dibutuhkan Jambi hari ini bukan panggung hiburan dan baliho ucapan, melainkan kejujuran kolektif untuk mengakui bahwa kemajuan yang dijanjikan belum benar-benar terwujud.
Secara makro, pertumbuhan ekonomi Jambi memang masih berada di zona positif. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Jambi tumbuh sekitar 4,66 persen pada 2023, lalu melambat menjadi sekitar 4,0 persen pada 2024. Angka ini tidak bisa disebut gagal, tetapi juga jauh dari cukup untuk mendorong akselerasi kesejahteraan.
Pertumbuhan tersebut bahkan berada di bawah rata-rata beberapa provinsi lain di Sumatera, dan belum mencerminkan adanya lompatan produktivitas yang bersifat struktural.
Lebih problematis lagi, struktur ekonomi Jambi hingga kini masih bertumpu pada sektor primer. Kontribusi terbesar PDRB masih berasal dari pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai lebih dari 30 persen, disusul pertambangan dan perkebunan. Sektor industri pengolahan—yang seharusnya menjadi mesin nilai tambah, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan basis hilirisasi—masih tertinggal. Hal ini menegaskan bahwa setelah 69 tahun, Jambi belum keluar dari posisi klasik sebagai daerah pemasok bahan mentah, bukan pusat pengolahan.
Ketergantungan ini berdampak langsung pada kualitas kesejahteraan. Angka kemiskinan Jambi memang menurun secara perlahan, dari kisaran 8 persen lebih pada 2021 menjadi sekitar 7,5 persen pada 2023, namun laju penurunannya lambat. Dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, capaian ini justru memperlihatkan adanya masalah distribusi dan efektivitas kebijakan.
Pertumbuhan ekonomi ada, tetapi tidak cukup kuat untuk menarik kelompok rentan keluar dari kemiskinan secara signifikan. Ketimpangan juga belum sepenuhnya teratasi. Gini Ratio Jambi masih berada di kisaran 0,32, yang menandakan jurang pengeluaran antara kelompok atas dan bawah tetap ada.
Namun realitas berbasis data menunjukkan bahwa fondasi pembangunan dasar ekonomi, infrastruktur, hingga kualitas sumber daya manusia masih rapuh. Dalam kondisi seperti ini, perayaan Hari Ulang Tahun daerah secara seremonial justru kehilangan urgensi substantif.
Salah satu indikator paling sensitif yang menggambarkan kualitas pembangunan adalah angka stunting. Data terbaru menunjukkan bahwa meskipun Provinsi Jambi sempat mencatat penurunan signifikan stunting hingga 13,5 persen pada 2023, tren tersebut tidak sepenuhnya stabil. Pada 2024, prevalensi stunting Jambi kembali naik ke kisaran 17,1 persen, menjauh dari target daerah yang menargetkan angka 12 persen. Artinya, hampir dua dari sepuluh balita di Jambi masih mengalami gangguan pertumbuhan kronis, sebuah sinyal keras bahwa persoalan gizi, sanitasi, akses layanan kesehatan, dan kondisi ekonomi keluarga belum tertangani secara konsisten.
Stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan cermin kegagalan sistemik. Anak stunting hari ini adalah potensi kehilangan produktivitas ekonomi di masa depan. Ketika masalah ini masih fluktuatif dan cenderung naik kembali, maka sulit mengatakan bahwa Jambi sedang berada di jalur pembangunan manusia yang kokoh. Fakta ini menjadi ironi ketika di saat yang sama anggaran daerah masih menyisakan ruang untuk kegiatan seremonial yang manfaat jangka panjangnya nyaris tidak ada.
Sementara itu, berbagai indikator sosial dari kualitas jalan provinsi, akses air bersih, hingga pengelolaan lingkungan masih menjadi sumber keluhan publik. Persoalan sampah, konflik lahan, dan degradasi lingkungan akibat aktivitas ekstraktif terus berulang, seolah tanpa penyelesaian mendasar.
Selain itu kualitas infrastruktur masih menjadi hambatan serius bagi kemajuan Jambi. Salah satu indikator yang mencerminkan tantangan tersebut adalah peringkat kualitas infrastruktur Provinsi Jambi secara nasional.
Pada pemeringkatan terbaru Jambi menempati posisi ke-31 dari 34 provinsi di Indonesia dalam kategori kualitas infrastruktur, termasuk kondisi jalan, akses listrik, air bersih, dan fasilitas dasar lainnya, menjadikannya salah satu yang terendah di Pulau Sumatra.
Tantangan ini bukan sekadar klaim statistik; di lapangan, kondisi jaringan jalan banyak mengalami kerusakan. Menurut data Kementerian PUPR, dari sekitar 10.000 km jaringan jalan di sembilan kabupaten/kota di Jambi, hampir 4.600 km atau hampir separuhnya dalam kondisi rusak, sementara jalan provinsi dan nasional juga mencatat tingkat kerusakan signifikan yang memerlukan penanganan segera.
Kondisi jalan yang belum mantap secara menyeluruh jelas menghambat mobilitas barang dan jasa, memperlambat distribusi hasil pertanian yang menjadi pekerjaan mayoritas penduduk dan menaikkan biaya logistik.
Dalam konteks fiskal, ruang keuangan daerah pun tidak leluasa. APBD Jambi masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, sementara belanja rutin dan birokrasi menyerap porsi besar anggaran. Ironisnya, setiap peringatan HUT daerah hampir selalu identik dengan belanja seremonial yang manfaatnya sulit diukur: panggung, atribut, acara simbolik, dan seremoni elite.
Di tengah keterbatasan fiskal dan banyaknya kebutuhan dasar masyarakat, pengeluaran semacam ini terasa tidak sensitif secara sosial.
Karena itu, HUT Provinsi Jambi ke-69 sesungguhnya tidak mendesak untuk dirayakan, melainkan patut ditahan dan dialihkan maknanya. Ia lebih relevan dijadikan momentum evaluasi terbuka, mengapa setelah hampir tujuh dekade Jambi masih berkutat pada ekonomi bahan mentah, mengapa hilirisasi tidak kunjung menjadi arus utama, dan mengapa kesejahteraan bergerak lebih lambat dibanding potensi yang dimiliki.
Menahan diri dari perayaan seremonial bukan bentuk pesimisme, melainkan sikap etis dalam membaca data dan realitas. Jambi tidak kekurangan usia, tetapi kekurangan terobosan. Selama persoalan struktural itu belum dijawab dengan kebijakan nyata dan keberanian politik, HUT ke-69 Provinsi Jambi memang tidak memiliki urgensi untuk dirayakan cukup direnungkan, dikoreksi, dan dijadikan titik balik yang sesungguhnya.
Redaksi nusadaily.id/*