BUNGO, NUSADAILY.ID –Polemik keberadaan PT Bina Mitra Makmur (PT BMM) kembali mencuat. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Pelepat dan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, diduga belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk lahan seluas 918 hektar yang telah mereka kelola sejak 2008, Rabu (03/09/2025).
Ketua LSM INAKOR Provinsi Jambi, Fahlefi, menegaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan dugaan pembiaran serius yang telah berlangsung hampir dua dekade. Ia menilai, lemahnya pengawasan pemerintah daerah membuat PT BMM tetap beroperasi tanpa HGU hingga kini.
“Sejak 2008 sampai 2016 perusahaan ini tak memiliki HGU. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada 2016 yang menegaskan kewajiban HGU selain IUP, faktanya sampai 2025 pun HGU tetap tidak ada. Ada apa dengan PT BMM dan Pemerintah Kabupaten Bungo?” tegas Fahlefi, Selasa (2/9/2025).
LSM INAKOR juga menyoroti sejumlah pelanggaran lain, antara lain penanaman sawit di sempadan sungai, ketiadaan program plasma untuk masyarakat sekitar, serta dugaan pengabaian kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR).
Fahlefi menekankan bahwa ketiadaan HGU berimplikasi langsung pada potensi kerugian negara dari sektor pajak. “Perusahaan ini bersifat komersial. Jika tak punya HGU, berarti tidak taat regulasi, berpotensi tak membayar pajak, dan membuka celah adanya oknum yang ikut menikmati pembiaran ini,” katanya.
Selain itu, INAKOR mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk kemungkinan adanya kelalaian atau pembiaran oleh pejabat daerah.
“Pemkab Bungo seharusnya bertindak tegas, minimal menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara operasional atau mencabut izin PT BMM. Jangan ada lagi pembiaran, APH juga harus segera turun tangan. Bungo Baru harus bersih,” tandas Fahlefi.
Jurnalis: ASAD/Bintang34/*
Disusun oleh: Redaksi / nusadaily.id