Jakarta, NusaDaily.ID — BPI Danantara menilai perilaku Singapore Airlines (SIA) terhadap Garuda Indonesia tidak adil setelah data internal mengungkapkan frekuensi penerbangan SIA di rute Indonesia‑Singapura mencapai enam hingga delapan kali sehari, sementara Garuda hanya mengoperasikan satu hingga dua kali. Ketimpangan ini diduga memengaruhi pendapatan Garuda dan menimbulkan dorongan untuk meninjau kembali perjanjian penerbangan bilateral antara kedua negara.
Frekuensi Penerbangan: Angka yang Membuat Garuda Kewalahan
Menurut laporan BPI Danantara yang diterima oleh NusaDaily.ID pada 28 Februari 2026, Singapore Airlines mengoperasikan antara enam hingga delapan penerbangan harian antara Bandara Changi (SIN) dan Bandara Soekarno‑Hatta (CGK). Garuda Indonesia, di sisi lain, hanya mampu menayangkan satu hingga dua penerbangan pada jadwal yang sama. Perbandingan tersebut terlihat jelas pada tabel di bawah ini:
| Maskapai | Frekuensi Harian (Penerbangan) | Kelas Layanan Utama |
|---|---|---|
| Singapore Airlines | 6‑8 | Business & Economy |
| Garuda Indonesia | 1‑2 | Economy |
Data ini mengindikasikan perbedaan kapasitas yang signifikan, mengingat rute Indonesia‑Singapura adalah salah satu yang paling menguntungkan di wilayah Asia Tenggara. SIA menyebutkan bahwa sekitar 65% pendapatan mereka berasal dari rute pendek ini, jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan dari rute‑rute jarak jauh seperti New York atau London.
Dampak Finansial Bagi Garuda Indonesia
Garuda Indonesia mengandalkan rute Indonesia‑Singapura sebagai sumber pendapatan sekunder setelah jaringan domestik. Dengan frekuensi yang jauh lebih rendah, maskapai nasional kesulitan bersaing dalam penawaran jadwal fleksibel, harga tiket yang kompetitif, serta layanan tambahan seperti lounge dan prioritas boarding. "Kami kehilangan peluang bisnis karena tidak dapat menawarkan frekuensi tinggi yang diminta oleh pelaku korporat dan wisatawan bisnis," kata Joko Santoso, Direktur Operasional Garuda, dalam wawancara dengan media lokal pada 27 Februari 2026.
Penurunan frekuensi juga berdampak pada load factor (tingkat pemanfaatan kursi). Menurut data internal Garuda, load factor pada rute CGK‑SIN turun menjadi 58% pada kuartal pertama 2026, dibandingkan 72% pada akhir 2024 sebelum SIA meningkatkan frekuensi secara signifikan. Penurunan ini memperparah tekanan keuangan Garuda, yang tengah berusaha menutup kerugian akibat pandemi COVID‑19 dan restrukturisasi hutang.
Strategi Singapore Airlines di Pasar Asia Tenggara
Singapore Airlines menegaskan bahwa intensifikasi frekuensi di rute Indonesia‑Singapura merupakan bagian dari strategi “hub‑and‑spoke” untuk memperkuat posisi Changi sebagai pusat transit global. "Rute pendek ini memberi kami akses cepat ke pasar Indonesia, yang secara demografis menampilkan pertumbuhan kelas menengah yang tinggi," ungkap CEO SIA, Goh Choon Phong, dalam konferensi pers pada 25 Februari 2026.
Selain itu, SIA harus bersaing dengan maskapai Timur Tengah—seperti Emirates, Qatar Airways, dan Etihad—yang menawarkan layanan long‑haul dengan tarif kompetitif. Karena itu, SIA meningkatkan penawaran pada rute jarak pendek supaya dapat menyalurkan penumpang menuju jaringan internasional mereka. Dalam konteks ini, frekuensi tinggi menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh Garuda yang masih mengandalkan armada berbasis Airbus A330 dan Boeing 737‑800.
Revisi Perjanjian Bilateral: Apa yang Diharapkan?
Ketimpangan rute ini memicu perdebatan di kalangan pembuat kebijakan Indonesia. BPI Danantara menyarankan agar pemerintah meninjau kembali perjanjian penerbangan bilateral yang ditandatangani pada 1992, khususnya klausul mengenai alokasi slot dan frekuensi pada rute utama. "Jika tidak ada penyesuaian, Garuda akan semakin terpinggirkan dalam pasar yang sudah sangat kompetitif," kata Ketua BPI Danantara, Ahmad Faisal, pada pertemuan dengan Menteri Perhubungan Budi Santoso di Jakarta pada 28 Februari 2026.
Pihak Kementerian Perhubungan menyatakan akan melakukan studi komprehensif mengenai dampak ekonomi ketimpangan rute, termasuk potensi penyesuaian slot di bandara Changi. "Kami berkomitmen menjaga persaingan yang sehat serta melindungi kepentingan maskapai nasional," ujar Menteri Budi dalam siaran pers resmi.
Jika revisi disetujui, skenario yang mungkin terjadi meliputi: (1) penambahan slot untuk Garuda pada jam-jam puncak, (2) pembatasan frekuensi maksimal bagi SIA pada rute CGK‑SIN, dan (3) insentif fiskal bagi Garuda untuk menambah armada berbasis narrow‑body yang lebih efisien.
Reaksi Publik dan Industri Pariwisata
Pengamat industri pariwisata menilai bahwa ketimpangan frekuensi dapat memengaruhi arus wisatawan bisnis antara kedua ibu kota. "Kalender bisnis Jakarta‑Singapura sangat bergantung pada fleksibilitas jadwal. Jika Garuda tidak mampu menyediakan banyak pilihan, perusahaan akan beralih ke maskapai asing," ujar Dwi Lestari, analis di PT. Indonesia Travel Market Research.
Kelompok konsumen di media sosial pun mulai mengkritik ketidaksetaraan layanan. Sebuah thread di Twitter pada 27 Februari 2026 menampung lebih dari 5.000 komentar, dengan tagar #GarudaButuhFrekuensi menjadi trending di Indonesia. Beberapa pengguna menyarankan pemerintah untuk memberikan prioritas pada maskapai dalam negeri demi kedaulatan udara.
Langkah Garuda Kedepan
Garuda Indonesia mengumumkan rencana investasi sebesar US$ 200 juta untuk memperluas armada narrow‑body, termasuk pesawat Airbus A320neo dan Boeing 737 MAX 8, yang lebih hemat bahan bakar dan cocok untuk rute jarak pendek. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan frekuensi pada rute Indonesia‑Singapura mulai kuartal keempat 2026.
Selain penambahan armada, Garuda berencana memperkuat aliansi dengan maskapai regional, seperti AirAsia dan Lion Air, melalui kode‑share dan joint‑venture yang dapat menambah slot operasional di Changi tanpa melanggar perjanjian bilateral.
Kesimpulan Sementara
Ketimpangan frekuensi antara Singapore Airlines dan Garuda Indonesia pada rute Indonesia‑Singapura menjadi sorotan utama dalam diskusi kebijakan transportasi udara Indonesia. Dengan sekitar 65% pendapatan SIA berasal dari rute ini, perbedaan kapasitas yang signifikan menimbulkan tekanan finansial bagi Garuda. Pemerintah Indonesia kini berada di persimpangan antara melindungi kepentingan maskapai nasional dan menjaga iklim persaingan yang terbuka bagi maskapai asing. Revisi perjanjian bilateral, penambahan armada, serta strategi aliansi menjadi tiga pilar utama yang akan menentukan arah masa depan penerbangan Indonesia‑Singapura dalam beberapa tahun ke depan.