BUNGO, NUSADAILY.ID – Pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bungo, Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat, pada Senin (26/5/2025) lalu, pasangan kepala daerah ini langsung menegaskan program kerja 100 hari mereka. Dua isu utama yang menjadi prioritas adalah penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan persoalan defisit anggaran yang mencapai Rp200 miliar.
Dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025), Bupati Dedy Putra menyayangkan maraknya aktivitas PETI di wilayah penghasil padi seluas sekitar 1.000 hektare. Menurutnya, lahan yang seharusnya dimanfaatkan untuk pertanian justru dieksploitasi secara ilegal. Sementara itu, defisit anggaran yang besar dinilai sangat mengancam stabilitas keuangan daerah.
Menanggapi langkah awal pemerintahan baru, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM INAKOR) Kabupaten Bungo, Pahlevi, menilai Pemkab harus berani mengambil langkah strategis untuk mewujudkan visi “Bungo Baru” yang diusung pasangan kepala daerah tersebut.
“Salah satu langkah penting adalah penyegaran dan rotasi pejabat, terutama bagi mereka yang sudah bertahun-tahun menjabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) namun kinerjanya tidak lagi efektif,” tegas Fahlevi.
Ia menambahkan, efektivitas kinerja OPD harus menjadi tolok ukur utama bagi Pemkab Bungo dalam menentukan pejabat yang layak dipertahankan atau diganti.
Jurnalis: ASAD/Bintang34/*
Disusun oleh: Redaksi / nusadaily.id