Jakarta, NusaDaily.ID — Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett pada Rabu (12 Maret 2026) menegaskan bahwa Turki, bersama Qatar, kini menjadi "Iran baru" yang mengancam keamanan Israel, sekaligus menambahkan Irak sebagai ancaman strategis lain di kawasan Timur Tengah.
Bennett Singgung Turki: "Iran Baru"
Pernyataan Bennett disampaikan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan The Merdeka Times, di mana ia menggambarkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai "musuh yang canggih dan berbahaya" yang berupaya mengepung Israel. Bennett menuduh Turki dan Qatar "memelihara Ikhwanul Muslimin" serta memperkuat pengaruhnya di wilayah Gaza dan Yerusalem.
"Turki kini berperan seperti Iran dulu—menyebarkan ideologi radikal, mendukung kelompok militan, dan menantang eksistensi Israel," tegas Bennett.
Ia menambahkan, "Jika Israel tidak menanggapi dengan tegas, kita akan melihat eskalasi konflik yang melibatkan lebih banyak negara Muslim."
Iraq Muncul di Radar Keamanan Israel
Selain Turki, Bennett menyoroti Irak sebagai ancaman baru yang tidak boleh diabaikan. Menurut laporan BBC News Indonesia, Irak telah meningkatkan kerja samanya dengan milisi pro- Iran di wilayah selatan, terutama di provinsi Basra dan Maysan, yang berdekatan dengan perbatasan Kuwait dan Teluk Persia.
Insiden penembakan drone yang dilaporkan pada 5 Maret 2026 di wilayah padang pasir Najaf menambah kekhawatiran Israel. Sekretaris Pertahanan Irak, Haidar al-Mahdi, menegaskan bahwa "kegiatan militer di wilayah kami bersifat defensif," namun Israel melihatnya sebagai potensi ancaman bagi instalasi strategisnya di wilayah Laut Merah.
Reaksi Netanyahu dan Dinamika Politik Dalam Negeri Israel
Pernyataan Bennett menambah beban politik bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang tengah menghadapi tekanan domestik dan internasional. Di sebuah konferensi pers di Jerusalem pada 8 Maret 2026, Netanyahu menolak mengakui Turki sebagai ancaman utama, namun mengakui perlunya memperkuat pertahanan perbatasan selatan.
Menurut analisis Jernih.co, Netanyahu kini berada di tengah badai kritik karena kebijakan militer yang dianggap menambahkan beban pada sistem pertahanan Iron Dome, yang mulai kewalahan menghadapi serangan roket berkelanjutan dari Gaza dan kini kemungkinan serangan lintas perbatasan dari Irak.
Netanyahu menegaskan, "Kami tidak akan membiarkan siapa pun menantang kedaulatan Israel, baik itu Iran, Turki, atau Irak. Kami akan meningkatkan koordinasi intelijen dengan Amerika Serikat dan sekutu regional lainnya."
Implikasi bagi Amerika Serikat dan Hubungan Regional
Ketegangan ini menimbulkan dilema bagi Washington. Laporan PortaL Islam mencatat bahwa kebijakan militer Israel di bawah Netanyahu dapat menimbulkan "sakit kepala" bagi Amerika Serikat, khususnya dalam konteks operasi bersama di wilayah Timur Tengah.
Sejumlah analis militer di Pentagon menilai bahwa penempatan sistem pertahanan tambahan di basis AS di Kuwait dan Arab Saudi menjadi prioritas, mengingat potensi eskalasi dari Turki dan Irak.
| Negara | Jenis Ancaman | Aktivitas Utama |
|---|---|---|
| Turki | Politik & Militer | Dukungan kepada Ikhwanul Muslimin, kerja sama dengan Qatar, peningkatan retorika anti‑Israel. |
| Irak | Militer & Proxy | Kolaborasi dengan milisi pro‑Iran, penempatan drone di wilayah selatan, latihan bersenjata di perbatasan. |
| Iran | Strategis | Pengembangan rudal balistik, jaringan intelijen di wilayah Levant. |
| Qatar | Finansial & Ideologis | Pendanaan kelompok militan, mediatisasi anti‑Israel. |
Sejumlah pakar keamanan di Universitas Tel Aviv memperingatkan bahwa jika Israel tidak mengadaptasi kebijakan pertahanan yang lebih fleksibel, konflik multi‑front dapat meluas, mengancam stabilitas regional dan menambah beban pada aliansi Amerika‑Israel.
Ketegangan ini juga memengaruhi kebijakan luar negeri Turki. Presiden Erdogan dalam pidatonya di Ankara pada 10 Maret 2026 menegaskan komitmen Turki untuk "mendukung hak-hak Palestina" dan menolak setiap bentuk intimidasi militer Israel.
Di sisi lain, pemerintah Irak melalui Kementerian Luar Negeri menolak tuduhan Israel, menyatakan bahwa "Irak selalu berkomitmen pada kedaulatan nasional dan tidak akan terlibat dalam konflik yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan kami."
Dengan dinamika yang terus berkembang, para pengamat menilai bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun penentu dalam hubungan Israel‑Turki‑Irak, serta peran Amerika Serikat sebagai penyeimbang kekuatan di kawasan.