Sulaymaniyah, NusaDaily.ID — Pasukan kurdi yang beroperasi di Irak utara mengumumkan kesiapan penuh untuk menyeberang ke wilayah Iran melalui jalur darat, menyusul serangkaian latihan militer intensif dan dukungan logistik yang diklaim berasal dari Amerika Serikat serta Israel. Pengumuman tersebut muncul bersamaan dengan peningkatan ketegangan militer di perbatasan Iran‑Iraq pada pekan ini.
Latihan Militer dan Ideologi Selama 47 Tahun
Kelompok oposisi kurdi, termasuk Partai Kebebasan Kurdistan (PAK) dan Partai Demokratik Kurdistan Iran (PDKI), menyatakan bahwa persiapan serangan sudah berlangsung selama 47 tahun. "Kami telah mempersiapkan ini selama 47 tahun," kata Hana Yazdanpana, juru bicara PAK, dalam konferensi pers yang diadakan di markas rahasia bawah tanah di dekat Erbil pada 10 Maret 2026.
Latihan meliputi tembak menembak jarak jauh, taktik sniper, penggunaan drone pengintai, serta sesi ideologi yang menekankan tujuan akhir pembebasan wilayah Kurdi dari rezim Tehran. Sekitar 1.200 pejuang, termasuk batalion perempuan, mengikuti program selama dua minggu terakhir di sebuah pangkalan militer di wilayah Dohuk.
"Setiap prajurit kami telah dilatih untuk operasi lintas batas, mulai dari navigasi medan pegunungan sampai penanganan senjata ringan modern," ujar Mohammad Saleh Qaderi, pejabat senior PDKI.
Dukungan Amerika Serikat dan Israel
Berbagai laporan media internasional, termasuk BBC News Indonesia dan SUARA INDONESIA, menyebutkan bahwa pasukan kurdi menerima "lampu hijau" serta bantuan logistik dari CIA dan Unit Pertahanan Israel. Senjata ringan, amunisi, serta modul komunikasi terenkripsi dilaporkan dikirim melalui jalur udara rahasia ke pangkalan di Sulaymaniyah.
Donald Trump, mantan presiden Amerika Serikat, dikutip dalam sebuah wawancara pada 8 Maret 2026 menyatakan, "Saya tidak ingin memperumit konflik dengan melibatkan etnis Kurdi dalam perang darat, tapi negara kami tetap berkomitmen pada keamanan regional." Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dukungan Amerika bersifat terbatas pada penyediaan peralatan, bukan penempatan pasukan reguler.
Strategi Serangan Lintas Batas
Rencana operasional menargetkan tiga pos militer Iran di provinsi West Azarbaijan, yang berada berjarak 30‑45 kilometer dari perbatasan Irak. Tim infiltrasi akan memanfaatkan jalur pegunungan Zagros, yang selama ini menjadi rute penyelundupan senjata dan manusia.
Menurut dokumen taktis yang diperoleh dari sumber internal PAK, pasukan kurdi akan memulai serangan pada malam 15‑16 Maret 2026, memanfaatkan kondisi cuaca yang mendukung penyamaran. Drone pengintai akan mengirimkan citra real‑time kepada komando pusat di Sulaymaniyah, sementara unit sniper akan menargetkan posisi radar Iran.
Reaksi Tehran dan Dampak Regional
Pemerintah Iran menanggapi dengan mengerahkan tambahan pasukan ke zona perbatasan, termasuk brigade khusus IRGC. Pada 11 Maret 2026, militer Iran menyatakan bahwa mereka telah menembus beberapa titik infiltrasi dan menghancurkan tiga drone yang dilaporkan berasal dari basis kurdi.
Israel, yang juga terlibat dalam serangan udara di perbatasan pada 9 Maret 2026, mengklaim telah menewaskan dua pejabat tinggi militer Iran. Serangan udara tersebut membuka “jalur bagi infiltrasi pasukan Kurdi” menurut juru bicara militer Israel, tanpa menyebutkan jumlah kerugian di pihak Iran.
Para analis keamanan di Universitas Baghdad menilai bahwa eskalasi ini dapat memicu konflik berskala lebih luas, mengingat Iran memiliki aliansi kuat dengan Hizbullah di Lebanon serta milisi militer di Suriah. Namun, mereka menekankan bahwa keberhasilan operasional kurdi sangat bergantung pada dukungan logistik luar negeri.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Pejuang
Kelompok kurdi menegaskan bahwa mereka siap melanjutkan aksi jika Iran tidak memberikan konsesi politik bagi hak-hak kurdi. "Kami menunggu momen yang tepat, dan kami sudah menyiapkan segala sesuatunya sejak puluhan tahun lalu," tutup Hana Yazdanpana.
Situasi di perbatasan Iran‑Iraq diperkirakan akan tetap tegang hingga setidaknya akhir kuartal pertama 2026, dengan kemungkinan intervensi tambahan dari pihak ketiga, termasuk Uni Eropa yang mengirimkan delegasi pemantau hak asasi manusia.