“PETI tidak mungkin berjalan tanpa peran pemilik lahan. Mereka aktor kunci yang menyediakan akses dan perlindungan. Menangkap pekerja tambang saja ibarat memotong ranting, bukan akarnya. Masalah ini akan terus berulang jika pemilik tanah dibiarkan,”
BUNGO-JAMBI, NUSADAILY.ID – Maraknya tambang emas tanpa izin (PETI) di Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, kembali menjadi sorotan publik. Dr. Noviardi Ferzi, pengamat kebijakan publik, menilai aparat kepolisian, khususnya Polda Jambi, tidak cukup hanya menyasar pekerja lapangan, melainkan harus berani menindak pemilik tanah yang memberi ruang bagi aktivitas ilegal tersebut, Rabu (03/09/2025).
“PETI tidak mungkin berjalan tanpa peran pemilik lahan. Mereka aktor kunci yang menyediakan akses dan perlindungan. Menangkap pekerja tambang saja ibarat memotong ranting, bukan akarnya. Masalah ini akan terus berulang jika pemilik tanah dibiarkan,” kata Noviardi, Selasa (2/9).
Menurutnya, dampak yang ditimbulkan PETI di Bungo sudah mencapai level darurat. Sungai Batanghari dan anak-anak sungainya berisiko tercemar merkuri, lahan produktif berubah menjadi tanah kritis, dan kerusakan ekosistem meluas tanpa jaminan pemulihan. Lebih jauh, lokasi tambang ilegal kerap berfungsi sebagai simpul kriminalitas baru.
“PETI bukan hanya soal kerusakan lingkungan. Ia juga menjadi pintu masuk peredaran sabu dan narkoba lain karena perputaran uang yang tak terkendali. Pola ini sudah terbukti di banyak daerah tambang ilegal di Sumatra,” ujarnya.
Noviardi menegaskan, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada razia sesaat atau penutupan simbolis. Polda Jambi, katanya, harus membuktikan keberpihakannya pada hukum dengan menjerat pemilik lahan dan aktor intelektual di balik jaringan PETI.
“Jika aparat hanya menyentuh lapisan bawah, para kuli tambang, rantai kriminal ini tidak pernah benar-benar putus. Penindakan pemilik lahan adalah langkah konkret untuk menghentikan siklus PETI,” pungkasnya.
Jurnalis: ASAD/Bintang34/*
Disusun oleh: Redaksi / nusadaily.id