Prabowo Bentuk Dua Lembaga Baru, Fokus Mineral Strategis dan Tanggul Laut Pantura

Posted on

JAKARTA, NUSADAILY.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk dua lembaga baru di bawah pemerintah pusat: Badan Industri Mineral dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau dikenal juga sebagai Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Pelantikan pejabat pimpinan kedua badan tersebut digelar di Istana Negara, Selasa (26/8/2025).

Presiden menunjuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Sementara itu, jabatan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dipercayakan kepada Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.

Dalam pernyataannya, Brian menegaskan bahwa lembaga yang ia pimpin akan memfokuskan diri pada pengelolaan dan pengawasan mineral strategis, khususnya logam tanah jarang (LTJ) serta mineral radioaktif yang memiliki nilai tinggi bagi industri pertahanan. “Penguasaan mineral ini penting bukan hanya untuk kedaulatan bangsa, tetapi juga sebagai penggerak baru ekonomi Indonesia,” ujar Brian.

Adapun Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dibentuk untuk menjamin keberlanjutan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pesisir utara Jawa. Proyek strategis ini dinilai krusial dalam mencegah banjir rob dan abrasi sekaligus menopang rencana tata ruang kawasan industri, pelabuhan, dan pemukiman di wilayah pesisir.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menegaskan bahwa lembaganya akan bekerja lintas kementerian serta bersinergi dengan pemerintah daerah. “Tugas kami adalah memastikan pembangunan tanggul laut berjalan sesuai rencana dan berdampak langsung bagi masyarakat pesisir,” kata Didit.

Pembentukan dua lembaga baru ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintahan Prabowo untuk memperkuat sektor industri berbasis sumber daya mineral sekaligus mengamankan infrastruktur vital di wilayah pesisir. Meski demikian, pengamat menilai pemerintah harus memastikan regulasi, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel agar badan-badan baru tersebut tidak hanya menambah struktur birokrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi bangsa.

Jurnalis: Prasetiyo/Bintang34/*
Di susun oleh: Redaksi / nusadaily.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *