Jakarta, NusaDaily.ID — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa malam, 3 Maret 2026, menggelar pertemuan eksklusif di Istana Merdeka, Jakarta, yang dihadiri sejumlah mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Undangan tersebut diumumkan melalui keterangan resmi Kementerian Sekretariat Negara dan dipertegas oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dalam konferensi pers pagi hari yang sama.
Rangkaian Acara di Istana Merdeka
Acara dimulai pukul 18.30 WIB dengan sambutan singkat Presiden Prabowo di Balai Ratu. Setelah itu, para tamu resmi dipersilakan masuk ke Ruang Rapat Utama, sebuah ruang bersejarah yang biasanya dipakai untuk pertemuan tingkat tinggi negara. Seluruh rangkaian acara tercatat dalam agenda resmi yang diterbitkan oleh Sekretariat Istana pada pukul 17.00 WIB, menjelang kedatangan para tamu.
Waktu Kegiatan 18.30 – 18.45 WIB Sambutan Presiden Prabowo Subianto 18.45 – 19.30 WIB Diskusi panel tentang geopolitik Asia Tenggara 19.30 – 19.45 WIB Istirahat dan jamuan ringan 19.45 – 20.30 WIB Sesi tanya jawab dengan para pengamat politik 20.30 – 20.45 WIB Penutup dan foto bersama
Daftar Hadir Mantan Presiden dan Wakil Presiden
Berikut adalah nama-nama pejabat tinggi negara yang secara resmi tercatat hadir pada pertemuan tersebut:
Joko Widodo – Presiden Republik Indonesia (2014‑2024)
Susilo Bambang Yudhoyono – Presiden Republik Indonesia (2004‑2014)
Jusuf Kalla – Wakil Presiden Republik Indonesia (2004‑2009; 2014‑2019)
Ma’ruf Amin – Wakil Presiden Republik Indonesia (2019‑2024)
Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden (2001‑2004), menyampaikan melalui kantornya bahwa ia tidak dapat hadir karena agenda internasional yang bersamaan. Sementara itu, mantan Presiden B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid tidak diundang karena sudah meninggal dunia.
Agenda Diskusi Geopolitik
Menurut keterangan yang diberikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (Dasco), fokus utama pertemuan adalah membahas situasi geopolitik terkini yang melibatkan Laut China Selatan, dinamika ekonomi ASEAN, serta peran Indonesia dalam forum G20. "Kami mengundang Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden SBY untuk membahas situasi geopolitik terkini, khususnya tantangan keamanan maritim dan peluang investasi regional," ujar Dasco dalam sebuah pernyataan resmi yang dilansir dari Kompas.com.
"Indonesia harus tetap menjadi penyeimbang yang bijaksana di antara kepentingan negara‑negara besar. Dialog terbuka antara pemimpin‑pemimpin masa lalu dan kini menjadi sarana penting untuk merumuskan kebijakan yang inklusif," kata Joko Widodo dalam sesi tanya jawab.
Susilo Bambang Yudhoyono menambahkan bahwa pengalaman masa jabatan sebelumnya memberikan perspektif yang berbeda dalam menilai kebijakan luar negeri saat ini. "Kita tidak bisa mengabaikan faktor-faktor keamanan non‑tradisional seperti perubahan iklim dan cyber‑security. Kedepannya, kolaborasi lintas generasi kepemimpinan sangat diperlukan," ujarnya.
Reaksi dan Analisis Pengamat
Beberapa pakar politik dan hubungan internasional menilai pertemuan ini sebagai upaya Prabowo memperkuat legitimasi kebijakan luar negeri pemerintahannya, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor utama di kawasan. Dr. Andi Wijaya, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, menilai, "Menghadirkan mantan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu forum menciptakan sinergi kebijakan yang jarang terjadi. Ini bisa menjadi batu loncatan bagi kebijakan luar negeri yang lebih koheren."
Di sisi lain, Lembaga Survei Cek & Count (S&C) mencatat bahwa 57% responden publik menilai pertemuan tersebut "positif" karena memperlihatkan kesatuan visi lintas era. Namun, 31% responden mengkritik kurangnya kejelasan hasil konkret yang dapat diukur dalam kebijakan pemerintah.
Selanjutnya, Sekretariat Negara menjelaskan bahwa notulen resmi akan diserahkan kepada Tim Koordinasi Kebijakan Luar Negeri (TKKLN) untuk ditindaklanjuti dalam rapat kabinet selanjutnya. Proses tersebut dijadwalkan selesai pada akhir pekan pertama April 2026.
Sejumlah media domestik, termasuk Detik.com dan CNBC Indonesia, menyoroti bahwa pertemuan ini juga menjadi arena diplomasi domestik, mengingat latar belakang politik mantan Presiden yang kini menjadi tokoh oposisi atau koalisi pendukung. "Pertemuan ini menandai titik balik dalam cara presiden berinteraksi dengan pendahulunya," catat editorial Kompas.com.
Dengan agenda yang terstruktur dan kehadiran tokoh‑tokoh politik senior, pertemuan di Istana Merdeka ini diperkirakan akan menjadi referensi kebijakan jangka panjang bagi pemerintah Prabowo, khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks di Asia Tenggara.
