JAKARTA, NUSADAILY.ID – Pemerintah Indonesia berencana membentuk Kementerian Haji dan Umrah, sehingga jumlah kementerian di bawah Presiden Prabowo Subianto akan bertambah menjadi 45. Saat ini, kabinet terdiri dari 48 menteri, termasuk empat menteri koordinator, serta 55 wakil menteri.
Ekspansi struktur kabinet dilakukan di tengah meningkatnya tekanan anggaran negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati intensif menarik utang baru untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memicu kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal.
Di sisi lain, aksi unjuk rasa kembali terjadi di sekitar Gedung DPR RI. Massa yang turun ke jalan tanpa koordinator resmi itu mengkritik fasilitas mewah bagi anggota DPR, yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Sementara itu, distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih jauh dari target 7.000 ton per hari, meski cadangan Bulog cukup besar. Situasi semakin kompleks dengan kasus dugaan pemerasan dalam sertifikasi K3 yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan, di tengah meningkatnya angka kecelakaan kerja.
Sejumlah pengamat menilai kombinasi masalah fiskal, distribusi pangan yang tersendat, serta lemahnya tata kelola pemerintahan dapat menekan kepercayaan publik dan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Jurnalis: Prasetiyo/Bintang34/*
Di susun oleh: Redaksi / nusadaily.id