Washington, D.C., NusaDaily.ID — Pada Selasa, 28 Februari 2026, putra mahkota Iran yang diasingkan, Reza Pahlavi, menggelar konferensi pers di kediamannya di Georgetown, Virginia, menyerukan rakyat Iran bersiap turun ke jalan setelah serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran di Natanz.
Latar Belakang Sejarah Keluarga Pahlavi
Reza Pahlavi lahir pada 31 Oktober 1960 di Tehran, tujuh tahun setelah kudeta 1953 yang melibatkan CIA dan MI6 menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mosaddegh. Ia resmi dinobatkan sebagai Putra Mahkota pada upacara penobatan ayahnya, Shah Mohammad Reza Pahlavi, pada 1967. Selama dua dekade, ia menjalani pendidikan militer di Akademi Udara Iran dan kemudian melanjutkan studi di Universitas Princeton, Amerika Serikat.
Revolusi Islam 1979 memaksa keluarga kerajaan melarikan diri ke luar negeri. Sejak saat itu, Reza Pahlavi menetap di Amerika, pertama‑tama di Maryland, kemudian pindah ke Virginia. Ia menjadi tokoh utama diaspora Iran, mengadvokasi demokrasi, sekularisme, dan hak asasi manusia di Iran melalui platform media sosial, konferensi internasional, dan pertemuan dengan pejabat Barat.
Pernyataan Terbaru di Washington
Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh wartawan internasional, termasuk perwakilan CNN, BBC, dan Al‑Jazeera, Pahlavi mengungkapkan keprihatinannya atas “serangan represif Israel‑AS yang menargetkan fasilitas nuklir Iran, yang pada dasarnya merupakan aksi provokatif yang dapat memicu konflik berskala regional”.
“Iran tidak bersedia menunggu lagi. Rakyat kita telah menahan penindasan selama hampir lima dekade. Saatnya bersatu, turun ke jalan, dan menuntut perubahan nyata,”
Ia menambahkan bahwa jika pemerintah Iran menolak dialog, “komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, harus siap mendukung transisi damai yang dipimpin oleh para pemimpin sipil yang sah”.
Pernyataan tersebut disertai rencana aksi massal yang dijadwalkan pada 15 Maret 2026 di Tehran, Isfahan, dan Bandar Abbas, dengan koordinasi lewat aplikasi pesan terenkripsi yang disebut “FreedomNet”.
Reaksi Pemerintah Iran dan Pengamat
Jenderal Major General Hossein Salami, komandan Pasukan Revolusi Islam (IRGC), menanggapi lewat kanal resmi IRGC di Telegram pada 1 Maret 2026: “Setiap upaya mengguncang kedaulatan negara akan dibalas dengan kekuatan penuh. Reza Pahlavi hanya simbol, bukan pemimpin.”
Di dalam negeri, para aktivis reformis menilai pernyataan Pahlavi sebagai “pendorong semangat” namun mengingatkan bahwa “kepemimpinan harus tetap berada di dalam Iran, bukan di pengasingan”. Dr. Mahdi Karimi, dosen Ilmu Politik Universitas Tehran, menilai bahwa “strategi luar negeri Pahlavi dapat memberi legitimasi internasional, namun tetap berisiko menimbulkan backlash”.
Di luar Iran, kepresidenan Amerika Serikat, yang dipegang oleh Presiden Jonathan Miller, belum memberikan komentar resmi, namun juru bicara Gedung Putih menyatakan bahwa “AS terus memantau situasi dan mendukung solusi diplomatik yang mengakhiri ancaman nuklir”. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Yael Cohen, menegaskan bahwa “serangan atas fasilitas Natanz adalah tindakan defensif terhadap program nuklir Iran yang mengancam keamanan regional”.
Strategi Oposisi di Pengasingan
Sejak 2020, Reza Pahlavi telah mengembangkan jaringan diaspora melalui organisasi “National Council of Iran” (NCI) dan “Iranian Freedom Coalition”. Kedua lembaga ini mengorganisir acara tahunan di Washington, Los Angeles, dan London, serta menggalang dana lewat kampanye crowdfunding yang menargetkan diaspora muda.
| Tahun | Kegiatan | Tujuan |
|---|---|---|
| 2020 | Peluncuran NCI | Membangun platform diplomasi informal dengan Kongres AS |
| 2022 | Tur ke 15 kota Amerika | Meningkatkan kesadaran publik tentang pelanggaran HAM di Iran |
| 2024 | Kerjasama dengan jaringan cyber “FreedomNet” | Menjamin keamanan komunikasi aktivis dalam negeri |
| 2026 | Seruan aksi massa 15 Maret | Memaksa pemerintah Iran membuka ruang dialog politik |
Strategi tersebut menekankan tiga pilar: diplomasi internasional, pemberdayaan teknologi komunikasi, dan mobilisasi massa. Menurut penasihat politik Pahlavi, Sarah Alavi, “kita tidak dapat menunggu revolusi spontan; harus ada rencana terstruktur yang menggabungkan tekanan eksternal dan aksi dalam negeri”.
Apa Selanjutnya bagi Tehran?
Jika aksi 15 Maret berhasil menarik puluhan ribu demonstran, pemerintah Iran diprediksi akan memberlakukan tindakan keras, termasuk penangkapan tokoh oposisi serta penutupan jaringan internet. Namun, tekanan internasional yang meningkat, terutama dari Eropa yang telah menyiapkan sanksi sekunder terhadap pejabat IRGC, dapat memaksa Teheran mempertimbangkan negosiasi.
Para analis menilai bahwa keberhasilan Reza Pahlavi tidak hanya bergantung pada retorika, melainkan pada kemampuan mengkoordinasi aksi lintas batas, mengamankan dukungan politik di Washington, dan menghindari fragmentasi internal di antara kelompok oposisi Iran.
“Jika Iran memasuki fase transisi, peran Pahlavi dapat menjadi simbol persatuan, tetapi realitasnya akan ditentukan oleh dinamika kekuasaan di dalam negeri,” ujar Dr. Laleh Bakhtiari, pakar hubungan internasional di Universitas Stanford.
Sejauh ini, pemerintah Iran belum mengumumkan kebijakan khusus menjawab seruan Pahlavi. Pengamat menilai bahwa “kebijakan selanjutnya akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya hubungan antara Israel, Saudi, dan Amerika Serikat”.
Dengan ketegangan yang semakin memuncak, mata dunia kini tertuju pada apakah seruan Reza Pahlavi dapat memicu perubahan politik yang signifikan di Iran atau justru menambah lapisan konflik yang sudah rumit.