BUNGO, NUSADAILY.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi pemetaan percepatan MBG, Kamis (4/9/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Bungo ini dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Wakil Bupati Bungo sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG, Tri Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa pembahasan utama rapat adalah pemetaan penerima manfaat serta penguatan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, program MBG merupakan inisiatif strategis yang harus dijalankan dengan cermat agar tepat sasaran.
“Koordinasi harus jelas antara Bagian Ekonomi, Dinas Pendidikan, Sosial, Kemenag, hingga Dinas Kesehatan. Penerima manfaat tidak boleh keliru,” tegasnya.
Tri Wahyu juga meminta OPD berkoordinasi dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam penetapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Koordinasi dengan camat, lanjutnya, mutlak diperlukan agar pelaksanaan berjalan maksimal.
“Kalau tidak ada komitmen, bisa kita geser. Yang tidak ada progres pun bisa kita ganti,” ujarnya memberi peringatan.
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa pemerintah pusat hanya menerima 31 titik SPPG di Kabupaten Bungo, dengan 6 titik yang segera ditindaklanjuti sesuai standar kelayakan BGN. Meski begitu, Pemda Bungo berkomitmen mengoptimalkan program ini melalui pemetaan, pengumpulan data, dan persiapan rantai pasok termasuk penyiapan supplier lokal.
Tri Wahyu menekankan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga akan berdampak positif terhadap sektor lain, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah.
Rapat ditutup dengan instruksi agar sebagian OPD hadir secara langsung pada pertemuan berikutnya, terutama yang membahas rantai pasok dan distribusi.
“Ke depan jangan lagi diwakilkan. Semua OPD harus hadir dan berkomitmen penuh,” tandas Wabup.
Jurnalis: ASAD/Bintang34
Disusun oleh: Redaksi / Nusadaily.id