BUNGO NUSADAILY.ID — Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kementerian Agama, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menetapkan batas waktu satu pekan untuk menuntaskan seluruh proses verifikasi administratif pendirian rumah ibadah Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) atau Gereja Nias, Kamis (12/11/2026).
Langkah taktis ini diambil menyusul pertemuan koordinasi lanjutan yang digelar di Bungo untuk memastikan seluruh tahapan perizinan berjalan sesuai koridor hukum tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Bungo menegaskan bahwa pemerintah pada prinsipnya bertindak sebagai fasilitator bagi seluruh umat beragama. Negara menjamin hak beribadah setiap warga negara selagi seluruh syarat administratif dipatuhi.
"Pada prinsipnya, pemerintah memfasilitasi seluruh umat tanpa ada perbedaan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada pemerintah yang menolak selagi memenuhi syarat dan ketentuan peraturan, terutama terkait SKB Dua Menteri," tegas perwakilan Kemenag di hadapan aparat kepolisian, Kesbangpol, FKUB, serta para pimpinan gereja yang hadir.
Pemerintah daerah menginstruksikan pihak pemohon dari BNKP untuk segera menyerahkan berkas permohonan resmi kepada pengurus FKUB dan Kantor Kementerian Agama. Tim teknis gabungan selanjutnya akan melakukan verifikasi faktual secara transparan.
Proses peninjauan lapangan hingga penerbitan rekomendasi FKUB ditargetkan rampung dalam waktu satu minggu ke depan. Dengan sinergi lintas sektoral yang solid, pemerintah optimis seluruh perdebatan pro dan kontra di tengah masyarakat dapat diurai secara objektif dan bijaksana.
Seluruh pihak yang hadir turut mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga kondusivitas, ketentraman, serta kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Bungo dengan menjunjung tinggi semangat persatuan dan kedamaian bernegara.
Redaksi nusadaily.id/*