BUNGO, NUSADAILY.ID – Di bawah langit Kabupaten Bungo yang berselimut debu jalur Lintas Sumatera, sebuah pertemuan di Dusun Sungai Mengkuang pada Sabtu (04/04/2026) sore menyingkap tabir tentang bagaimana seharusnya politik bekerja. Di tengah skeptisisme publik yang kian akut terhadap janji-janji parlemen, Ir. Rindang Siahaan hadir bukan dengan retorika kosong, melainkan dengan sebuah manifesto kerja nyata: “Jemput Bola.”

Bagi Rindang, yang kini mengemban amanah sebagai Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Bungo, politik bukan sekadar urusan duduk manis di kursi empuk gedung dewan. Politik adalah kerja-kerja lapangan yang melelahkan, sebuah komitmen untuk memburu masalah sebelum menjadi krisis, dan menjemput aspirasi sebelum ia menguap menjadi kekecewaan.

Melampaui Sekat Parlemen
Filosofi “Jemput Bola” yang diusung Rindang memiliki dimensi yang jauh melampaui sekadar agenda reses formal. Ia memposisikan dirinya sebagai “pelari jarak jauh” yang menghubungkan tiga titik krusial: rakyat di dusun, meja parlemen, hingga lorong-lorong birokrasi di dinas pemerintahan.

“Kita tidak bisa hanya menunggu berkas usulan sampai ke meja dewan,” ujar Rindang di hadapan warga yang mengadukan rusaknya jalan sepanjang 250 meter di kawasan BTN Royal. Jalan yang melintasi sekolah dan tempat ibadah itu kini hancur, menyisakan kerikil tajam dari sisa pengerasan masa lalu.

Memahami bahwa birokrasi kerap bergerak dalam ritme yang lambat, ia memilih mengambil peran aktif. Ia tidak hanya membawa suara Sungai Mengkuang ke podium parlemen, tetapi juga turun langsung “mengetuk pintu” pemerintah daerah dan dinas terkait. Baginya, memastikan pengaspalan terealisasi pada 2027 bukan sekadar program, melainkan jawaban atas kebutuhan warga yang selama ini merasa ditinggalkan.
Pendidikan Tanpa Syarat dan “Lubang” BPJS
Sorotan Rindang juga mengarah pada sektor kemanusiaan yang sering luput dari angka statistik. Ia mencermati menyusutnya penerima BPJS di Bungo sebagai sebuah “lubang” sosial yang berbahaya. Penyakit menahun di pelosok desa membutuhkan respons cepat, bukan sekadar janji pendataan ulang yang bertele-tele.

Dengan prinsip jemput bolanya, ia mendorong operator desa untuk bergerak proaktif, sementara ia sendiri bersiap mengawal data tersebut hingga ke dinas terkait.

Hal serupa ia tegaskan di sektor pendidikan. Tidak boleh ada anak usia belasan tahun yang putus sekolah. Namun, ia juga realistis. Bagi mereka yang telah terlanjur “terpental” dari sistem pendidikan formal, Rindang memfasilitasi akses melalui jalur ijazah Paket B dan C. Ia siap menjembatani hambatan administratif di Dinas Pendidikan agar setiap warga memiliki “senjata” bernama ijazah untuk memperbaiki taraf hidup mereka.

Koperasi Merah Putih: Nadi Ekonomi dari Dapur Desa
Di sektor ekonomi, Rindang menekankan bahwa pembangunan Koperasi Merah Putih adalah pertaruhan nasib kolektif, sebuah semangat gotong royong yang menjadi fondasi ekonomi rakyat. Jika berhasil, ekonomi warga akan terangkat; jika gagal, masyarakat pulalah yang akan menanggung risikonya.

Meski harus melalui proses pergeseran anggaran dana desa yang terasa “pahit” bagi pemerintah setempat, ia tetap pada pendiriannya: kemandirian ekonomi harus dibangun melalui wadah kolektif.

Ia melihat koperasi dan pemberdayaan UMKM, terutama kerajinan rumah tangga, sebagai cara paling nyata menghidupkan ekonomi dari dapur warga. Di saat yang sama, ia mengingatkan pentingnya memutus mata rantai stunting sejak masa pranikah. Baginya, pembangunan fisik dan sumber daya manusia (SDM) adalah dua sisi mata uang yang harus dijemput secara bersamaan.
Masjid sebagai Pusat Kehidupan Sosial

Di penghujung pertemuan, warga juga menyampaikan harapan akan pembangunan salah satu masjid di lingkungan Dusun Sungai Mengkuang yang hingga kini masih membutuhkan dukungan pendanaan. Bagi masyarakat, masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga ruang musyawarah, pusat pendidikan anak-anak, dan simpul kegiatan sosial warga.

Menanggapi hal tersebut, Rindang menyatakan komitmennya untuk mengupayakan bantuan melalui skema anggaran hibah yang dapat diperjuangkannya di parlemen. Namun, sebelum semua proses administrasi itu berjalan, ia memilih untuk memulai dari apa yang bisa ia lakukan secara langsung. Ia menyatakan akan memberikan bantuan pribadi berupa 50 sak semen sebagai bentuk dukungan awal terhadap pembangunan masjid tersebut.

Baginya, membantu masyarakat tidak harus selalu menunggu program dan anggaran pemerintah. Apa yang bisa dibantu hari ini, maka harus dibantu hari ini. Sementara yang membutuhkan proses birokrasi, akan ia kawal hingga selesai. Prinsipnya tetap sama: jika itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat, maka tidak boleh dibiarkan menunggu, harus dijemput, diperjuangkan, dan dikawal hingga menemukan jalannya.

Sebuah Standar Baru Kepemimpinan
Tulisan ini bukan sekadar narasi tentang seorang politisi, melainkan catatan tentang pergeseran paradigma kepemimpinan di Bungo. Ir. Rindang Siahaan mencoba membuktikan bahwa seorang wakil rakyat tidak cukup hanya menjadi legislator, tetapi juga harus menjadi advokat dan pembimbing yang gigih.

Ia bersedia beradu argumen di meja parlemen, sekaligus berdialog bahkan “berdebat” di kantor dinas demi kepentingan konstituennya.

Rekam jejaknya pun berbicara. Ia pernah bersitegang dengan pihak perusahaan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi demi memperjuangkan hak ahli waris pekerja yang telah meninggal dunia, sebuah bukti bahwa ia tidak segan “pasang badan” untuk urusan kemanusiaan.

“Bungo Baru itu membangun bukan karena keinginan, tetapi karena kebutuhan,” pungkasnya.

Di tepian jalan Lintas Sumatera Dusun Sungai Mengkuang, “Jemput Bola” kini bukan lagi sekadar jargon politik. Ia telah menjelma menjadi secercah harapan bagi warga yang selama ini lelah menunggu.

Kini, mereka melihat ada sosok yang justru berlari menjemput masa depan mereka.

Apakah bola yang dijemput ini akan berbuah gol nyata pada 2027? Waktu dan konsistensi birokrasi akan menjadi saksi yang paling jujur.

Dilaporkan oleh : Koresponden Spesialis/*
Lokasi : Dusun Sungai Mengkuang, Bungo – Jambi

20 Anak Meninggal Akibat Campak di Sumenep: Data Kumulatif, Penyebab, dan Upaya Pemerintah