JAMBI, NUSADAILY.ID – Kebijakan penghematan anggaran selalu menjadi topik yang kontroversial. Ketika Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, reaksi masyarakat pun terbelah. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap perlu untuk mengatasi defisit anggaran. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penghematan akan berdampak negatif pada lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Inpres tersebut bertujuan untuk mengefisienkan belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, dengan target penghematan mencapai Rp306 triliun. Namun, seperti kebanyakan kebijakan penghematan, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Lantas, bagaimana sebenarnya dampak efisiensi anggaran terhadap perekonomian dan lapangan kerja? Apakah kebijakan ini justru akan menciptakan pengangguran baru?

Latar Belakang Kebijakan Efisiensi Anggaran

Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk memahami mengapa kebijakan efisiensi anggaran ini dianggap penting. Selama ini, pemborosan anggaran di instansi pemerintah pusat dan daerah sudah menjadi masalah kronis. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat bahwa pada tahun 2023, belanja anggaran yang tidak efektif dan efisien mencapai Rp141,33 triliun. Angka ini sangat besar, terutama jika dilihat dalam konteks defisit APBN yang terus membesar setiap tahunnya.

Defisit anggaran yang terus meningkat menimbulkan pertanyaan: sampai kapan kita bisa bertahan dengan kondisi ini? Kebijakan efisiensi anggaran hadir sebagai solusi untuk mengurangi defisit dan utang negara. Namun, seperti yang sering terjadi, kebijakan penghematan selalu menimbulkan pro dan kontra.

Baca Juga: Dr. Noviardi Ferzi Angkat Bicara Soal Tambang Batu Bara di Kabupaten Bungo, Jambi

Reaksi Masyarakat terhadap Kebijakan Penghematan

Reaksi Masyarakat | Efisiensi Anggaran Tidak Akan Menciptakan Pengangguran Baru — Reaksi Masyarakat (Ilustrasi) | Efisiensi Anggaran Tidak Akan Menciptakan Pengangguran Baru

Ketika kebijakan penghematan diumumkan, reaksi masyarakat pun terbelah. Di satu sisi, ada yang mendukung karena menganggap pemborosan anggaran harus dihentikan. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penghematan akan berdampak negatif pada program-program prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Masyarakat juga khawatir bahwa pemotongan anggaran akan menyebabkan program-program kerja dihapus karena keterbatasan dana. Padahal, efisiensi anggaran bukan sekadar memotong belanja, melainkan mengalokasikan dana secara lebih tepat sasaran. “Efisiensi anggaran harus fokus pada pengurangan pemborosan, bukan mengorbankan program yang penting,” tegas seorang pejabat pemerintah.

Dampak Potensial Efisiensi Anggaran

Ada beberapa dampak potensial yang perlu diwaspadai dari kebijakan efisiensi anggaran ini. Pertama, pemotongan anggaran di sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kedua, kebijakan ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama jika penghematan dilakukan dengan mengurangi subsidi atau program bantuan sosial.

Ketiga, ada kekhawatiran bahwa efisiensi anggaran akan mengurangi investasi publik, yang pada gilirannya dapat memengaruhi penciptaan lapangan kerja. “Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, penghematan anggaran bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi,” ujar seorang ekonom.

Namun, pemerintah menyadari risiko ini. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak mengorbankan sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Efisiensi anggaran harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan masyarakat,” tegas seorang pejabat pemerintah.

Tujuan dan Manfaat Efisiensi Anggaran

Meskipun menimbulkan kekhawatiran, efisiensi anggaran memiliki tujuan yang mulia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik dan mengurangi defisit anggaran. Dengan mengurangi pemborosan dan mengalihkan dana ke sektor yang lebih produktif, pemerintah dapat meningkatkan stabilitas fiskal dan kepercayaan investor.

Peningkatan kepercayaan investor akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia, menurunkan biaya pinjaman, dan membuka peluang baru bagi sektor swasta. “Efisiensi anggaran yang tepat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru,” jelas seorang ekonom.

Selain itu, efisiensi anggaran juga dapat mendorong penyempurnaan sektor infrastruktur. Dengan alokasi dana yang lebih tepat, pemerintah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung produktivitas ekonomi. “Pengurangan biaya logistik dan peningkatan konektivitas antar daerah menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan anggaran yang lebih efisien,” tambahnya.

Belajar dari Negara Lain

Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Beberapa negara telah berhasil menerapkan kebijakan ini tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya adalah Swedia. Negara ini berhasil mengurangi rasio utang terhadap PDB dari 70% menjadi 35% dalam kurun waktu 20 tahun melalui reformasi anggaran dan digitalisasi layanan pemerintah.

“Pelajaran dari Swedia adalah efisiensi anggaran harus disertai kerangka fiskal yang disiplin dan berbasis data,” ujar seorang pengamat. Selain itu, Swedia juga melakukan langkah-langkah seperti mengurangi jumlah pegawai negeri sipil dan menerapkan prinsip Value for Money dalam pengeluaran negara.

Argentina juga memberikan pelajaran berharga. Di bawah kepemimpinan Javier Milei, negara ini melakukan pemotongan anggaran besar-besaran untuk mengatasi hiperinflasi. Meski inflasi turun, dampak sosial seperti kemiskinan meningkat. “Pemangkasan anggaran harus dilakukan bertahap dan disertai kebijakan mitigasi,” tambahnya.

Efisiensi Anggaran dan Lapangan Kerja

Salah satu kekhawatiran terbesar dari kebijakan efisiensi anggaran adalah dampaknya terhadap lapangan kerja. Namun, efisiensi anggaran tidak selalu berarti pengurangan lapangan kerja. Justru, alokasi dana yang lebih efektif dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Misalnya, penghematan di sektor yang kurang produktif dapat dialihkan ke sektor yang lebih strategis, seperti infrastruktur dan pendidikan. “Efisiensi anggaran harus fokus pada pengurangan biaya operasional dan peningkatan produktivitas,” kata Dr. Noviardi Ferzi, seorang pengamat ekonomi.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak mengorbankan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Efisiensi tidak harus membuat orang menganggur, asalkan dilakukan dengan bijaksana,” tutupnya.

Strategi Implementasi yang Tepat

Agar efisiensi anggaran tidak berdampak negatif, pemerintah perlu menerapkan strategi yang tepat. Pertama, pemotongan anggaran harus dilakukan secara selektif. Program-program yang tidak prioritas atau kurang efektif bisa menjadi target penghematan, sementara program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat harus dipertahankan.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, masyarakat bisa memantau bagaimana dana publik digunakan. “Transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak disalahgunakan,” ujar seorang aktivis anti-korupsi.

Ketiga, pemerintah perlu mendorong inovasi dan digitalisasi dalam pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi, biaya operasional bisa ditekan tanpa mengorbankan kualitas layanan. “Digitalisasi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi layanan,” tambahnya.

Kesimpulan

Efisiensi anggaran adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi defisit anggaran. Namun, implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. “Efisiensi anggaran bukan sekadar memotong belanja, tetapi mengoptimalkan penggunaan dana untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dr. Noviardi Ferzi.

Dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Efisiensi tidak harus membuat orang menganggur, asalkan dilakukan dengan bijaksana,” tutupnya.

Sumber & Referensi

Efisiensi Anggaran Tidak Akan Menciptakan Pengangguran Baru: Analisis Mendalam