Absennya Aparat Desa Disorot di Musrenbang Rimbo Tengah: DPRD Bungo Desak Disiplin Perencanaan Pembangunan 2027

BUNGO, NUSADAILY.ID – Forum perencanaan pembangunan daerah kembali menyoroti persoalan kedisiplinan aparatur pemerintahan tingkat desa. Anggota DPRD Kabupaten Bungo dari Fraksi PDI Perjuangan, Ir. Rindang Siahaan, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Rimbo Tengah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027, Kamis (12/02/2026).

Dalam forum yang menjadi ruang strategis penyelarasan program pembangunan daerah tersebut, Rindang menegaskan bahwa desa maupun dusun yang telah menerima dukungan pendanaan melalui skema SPPD akan ditempatkan sebagai prioritas pembangunan. Namun, prioritas itu akan difokuskan pada pemilihan sejumlah item usulan yang dinilai paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pandangan tersebut sejalan dengan sikap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Darwandi, yang turut hadir dalam Musrenbang tersebut. Keduanya menekankan pentingnya selektivitas program agar sinkron dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Rindang juga memastikan bahwa seluruh hasil pembahasan Musrenbang telah didokumentasikan dan akan diselaraskan dengan agenda kerja DPRD Kabupaten Bungo, sebagai bagian dari proses pengawalan kebijakan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Namun, forum itu juga diwarnai kritik keras terhadap absennya sejumlah Rio (kepala desa/dusun) maupun pejabat terkait. Rindang dan Darwandi menilai ketidakhadiran tersebut mencerminkan lemahnya komitmen terhadap proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Keduanya mendorong agar Sekretaris Daerah maupun Bupati Bungo mengambil langkah tegas dengan memanggil pejabat yang tidak hadir. Menurut mereka, Musrenbang merupakan forum resmi dan strategis, bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang penentuan arah pembangunan daerah yang berdampak langsung pada masyarakat.

Redaksi nusadaily.id/*