Oleh : Noviardi Ferzi (Pemerhati Politik dan Ekonomi)
JAMBI, NUSADAILY.ID – Ketimpangan antar kelas di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi, menjadi pekerjaan rumah yang komplek, bukan sekadar merubah angka dalam tabel statistik, melainkan persoalan struktural yang mendikte sejauh mana seorang anak petani di Kerinci atau buruh sawit di Muaro Jambi bisa merajut masa depan.
Dalam diskursus ekonomi pembangunan, kita sering terjebak pada optimisme Simon Kuznets yang meyakini bahwa ketimpangan akan menurun dengan sendirinya seiring kematangan ekonomi. Namun, realitas di lapangan justru lebih sering mengonfirmasi peringatan Thomas Piketty bahwa tanpa intervensi kebijakan redistributif yang radikal, kekayaan akan terus mengental di puncak piramida dan meninggalkan kelas bawah dalam stagnasi yang permanen.
Data Badan Pusat Statistik per Maret 2025 mencatat Rasio Gini Indonesia berada di angka 0,375, sebuah indikator yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat inklusif. Di tingkat regional, Provinsi Jambi memang mencatatkan angka yang lebih moderat sebesar 0,301, namun potret ini menyimpan paradoks mendalam. Rendahnya angka ketimpangan tersebut tidak serta-merta mencerminkan kesejahteraan yang merata, melainkan gambaran struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor primer dengan nilai tambah yang terbatas bagi pekerja lokal.
Mengacu pada tesis transformasi struktural, ketergantungan Jambi pada sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang menyumbang hampir separuh PDRB cenderung melahirkan jebakan ekonomi. Keuntungan besar seringkali terkonsentrasi pada pemilik modal dan lahan, sementara para pekerja di tingkat tapak memperoleh manfaat relatif kecil. Fenomena ini sejalan dengan teori dual economy W. Arthur Lewis, di mana terdapat jurang lebar antara sektor modern yang padat modal dengan sektor tradisional-informal yang menyerap mayoritas tenaga kerja namun minim perlindungan sosial.
Ketimpangan ini kian diperparah oleh macetnya eskalator mobilitas sosial melalui pendidikan. Meskipun Rata-rata Lama Sekolah di Jambi merangkak naik ke angka 8,95 tahun pada 2025, disparitas wilayah tetap menjadi tembok besar. Kesenjangan mencolok antara Kota Jambi dengan wilayah perdesaan menciptakan reproduksi kelas sebagaimana dikhawatirkan Pierre Bourdieu, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu kesulitan memutus rantai kemiskinan karena terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan keterampilan tinggi.
Kondisi tersebut semakin pelik akibat keterbatasan ruang fiskal daerah. Dengan rasio pajak yang masih rendah, kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi melalui belanja modal dan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi sangat sempit. Belanja daerah yang masih didominasi urusan birokrasi menyisakan porsi yang sangat kecil bagi penguatan UMKM dan perlindungan sosial yang komprehensif. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi regional yang stabil di angka 4,7–4,9 persen lebih banyak dinikmati oleh kelas atas melalui akumulasi kekayaan, sementara kelas pekerja mengalami stagnasi pendapatan.
Mengikis sekat antar kelas ini menuntut perubahan paradigma pembangunan menuju arah yang lebih inklusif. Jambi tidak boleh lagi hanya menjadi eksportir bahan mentah; hilirisasi industri harus menjadi prioritas agar nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas dapat diserap oleh tenaga kerja lokal. Penguatan kapasitas fiskal melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan investasi serius pada modal manusia adalah kunci untuk mengubah pertumbuhan menjadi alat mobilitas sosial.
Pada akhirnya, keadilan sosial adalah fondasi utama keberlanjutan pembangunan. Tanpa koreksi kebijakan yang berpijak pada data dan keberanian politik, ketimpangan berpotensi menjadi sumber ketegangan sosial yang menghambat kemajuan. Visi Jambi mantap hanya akan menjadi slogan kosong jika pembangunan tidak dirasakan oleh mereka yang berada di pinggiran, dan hanya menjadi mesin akumulasi bagi segelintir elit di puncak kuasa ekonomi.
Redaksi nusadaily.id/*