Oleh: Noviardi Ferzi (Pemerhati Politik dan Ekonomi)
JAMBI, NUSADAILY.ID – Pidato Gubernur Jambi pada peringatan HUT ke-69 Provinsi Jambi yang memamerkan capaian “Jambi Mantap 2029” tampak seperti upaya keras memoles citra keberhasilan di atas fondasi ekonomi yang rapuh. Jika dibedah dengan pisau analisis data, narasi tersebut justru menyingkap anomali fundamental yang selama ini terabaikan. Pertumbuhan ekonomi Jambi yang bertengger di angka 4,62 persen tidak boleh dirayakan sebagai kemajuan substantif, mengingat angka ini masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional dan jauh dari potensi optimal daerah. Faktanya, struktur PDRB Jambi masih “terkunci” secara primitif pada sektor primer, di mana sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta pertambangan menguasai hampir 50 persen kue ekonomi daerah. Sangat kontras, kontribusi industri pengolahan justru mengalami stagnasi kronis di bawah 10 persen, tertinggal jauh dari provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan atau Riau yang telah menggerakkan mesin hilirisasi secara masif. Angka ini adalah alarm bahaya yang menunjukkan bahwa Jambi gagal melakukan transformasi ekonomi dan hanya menjadi “sapi perahan” yang menyuplai bahan mentah bagi kemajuan industri luar tanpa mampu menciptakan nilai tambah di tanah sendiri.
Klaim penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,49 persen juga merupakan fatamorgana statistik yang perlu dibaca secara skeptis. Di balik angka yang tampak molek tersebut, realitas pasar kerja Jambi masih didominasi oleh sektor informal yang mencapai lebih dari 60 persen. Mayoritas angkatan kerja terjebak dalam kategori vulnerable employment atau pekerja rentan, seperti buruh tani musiman dan usaha mikro subsisten yang tidak memiliki jaminan sosial maupun kepastian pendapatan. Penurunan pengangguran ini hanyalah penyerapan kuantitatif ke dalam sektor-sektor berproduktivitas rendah, sebuah fenomena working poverty di mana rakyat bekerja namun tetap tidak sejahtera. Kondisi ini sinkron dengan angka Gini Rasio 0,317 yang kerap dibanggakan sebagai simbol pemerataan. Padahal, dalam ekonomi berbasis komoditas, ketimpangan rendah sering kali bukan indikasi keadilan distribusi, melainkan cerminan dari kemiskinan massal yang merata di mana pendapatan masyarakat terkumpul pada level menengah ke bawah dengan daya beli yang terus tergerus inflasi dan ketergantungan pada harga pasar global.
Kesenjangan kualitas SDM juga menjadi lubang besar dalam narasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 73,13. Meski secara angka meningkat, data menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Jambi masih tertahan di kisaran 8,3 tahun atau setingkat kelas 2 SMP. Dengan profil pendidikan yang rendah dan proporsi tenaga kerja berpendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) yang masih di bawah 15 persen, mustahil bagi Jambi untuk bersaing dalam ekonomi berbasis pengetahuan atau industri manufaktur canggih. Akibatnya, bantuan modal UMKM dan digitalisasi ratusan desa yang diklaim sebagai prestasi hanya menjadi proyek kosmetik. Tanpa peningkatan literasi digital produktif dan integrasi ke rantai pasok, akses internet di desa-desa hanya menjadi saluran konsumsi hiburan, bukan instrumen peningkatan omzet atau efisiensi pasar yang mampu memotong rantai tengkulak.
Ketidakefektifan pemerintah juga terlihat pada rendahnya elastisitas penurunan kemiskinan terhadap belanja daerah. Angka kemiskinan yang seolah “membatu” di kisaran 7 persen, bahkan lebih tinggi di kantong-kantong perdesaan membuktikan bahwa belanja sosial pemerintah selama ini bersifat kuratif-karitatif, bukan pemberdayaan struktural. Ironi paling nyata terjadi di sektor pertanian; meski produksi padi diklaim melonjak, Nilai Tukar Petani (NTP) Jambi sering kali fluktuatif di ambang batas 100, menandakan bahwa kenaikan produksi habis ditelan oleh meroketnya biaya input pertanian dan biaya hidup. Terakhir, ketergantungan pada proyek infrastruktur pusat seperti jalan tol sebagai capaian daerah adalah bentuk miskinnya inovasi fiskal lokal. Tanpa keberanian melakukan transformasi struktur ekonomi dari sekadar eksploitasi komoditas mentah ke industri pengolahan, visi Jambi Mantap 2029 berisiko hanya menjadi naskah utopia yang gagal membawa lompatan kesejahteraan nyata bagi rakyat Jambi.
Redaksi nusadaily.id/*