JAKARTA, NUSADAILY.ID — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya sorotan publik dan sejumlah ekonom terkait angka pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,12 persen secara tahunan (year-on-year).
“BPS akan selalu berpegang teguh pada integritasnya. Mereka tidak bisa disetir oleh siapa pun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Pernyataan tersebut sekaligus merespons keraguan sebagian pihak terhadap validitas angka pertumbuhan yang dinilai cukup tinggi di tengah tekanan global dan ketidakpastian geopolitik.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa metode penghitungan yang digunakan dalam menyusun data pertumbuhan ekonomi sepenuhnya mengacu pada standar internasional.
“Kami bekerja sesuai metodologi yang diakui global. Semua data yang kami gunakan berasal dari instrumen resmi dan telah melalui proses verifikasi berlapis,” kata Amalia.
Pemerintah menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap data resmi merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional. Menurut Sri Mulyani, data statistik bukan sekadar angka, melainkan penunjuk arah kebijakan pembangunan yang presisi dan akuntabel.
“Data yang benar adalah dasar kebijakan yang tepat. Itulah modal kita menghadapi tantangan global dan menjaga kredibilitas fiskal,” lanjutnya.
Dalam laporan resmi, BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 didorong oleh konsumsi rumah tangga yang stabil, peningkatan belanja pemerintah khususnya di sektor infrastruktur, serta kinerja ekspor yang relatif terjaga. Pemerintah menyampaikan optimismenya bahwa tren positif ini akan berlanjut pada semester kedua tahun ini, selama stabilitas makroekonomi dapat dipertahankan.
Jurnalis: Ang/*34
Disusun oleh: Redaksi / nusadaily.id