Oleh: Angga Saputra, S.Pd
(Executive Manager Sanjaya Edukasi Persada, Pendiri Komunitas Sastra Aliran Batang Bungo, Ex. Voluntir Walhi Sumsel, Ex. Mahasiswa Hijau Indonesia Regional Barat, Ex. Infokom Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumsel, Ex. Sekretaris Umum PP Sarekat Hijau Indonesia)
"Pendidikan adalah alat perjuangan untuk membebaskan manusia dari kebodohan dan penjajahan." – Tan Malaka
Kutipan sederhana namun penuh daya ledak pemikiran. Pendidikan, bagi Tan Malaka, tidak hanya soal angka kelulusan. Ia adalah alat perjuangan, jalan menuju kemerdekaan berpikir dan bertindak. Di tengah hiruk-pikuk Kabupaten Bungo, sebuah gagasan bernama "Sekolah Rakyat" hadir membawa harapan serupa. Namun, di balik slogan dan program, muncul pertanyaan penting: apakah Sekolah Rakyat benar-benar telah menjadi sekolahnya rakyat?
Apa Itu Sekolah Rakyat?
Mengutip pemikiran Tan Malaka dalam Madilog dan Ki Hadjar Dewantara dalam filosofi Among System, Sekolah Rakyat seharusnya menjadikan rakyat sebagai subjek utama pendidikan. Di atas kertas, program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo melalui Kementerian Sosial adalah fasilitas pendidikan berbasis asrama bagi anak-anak keluarga miskin ekstrem. Gratis, lengkap dengan makan, seragam, hingga laptop. Namun di Kabupaten Bungo, gagasan ini seolah menemui jalan buntu. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo mengungkapkan bahwa sulit menemukan data anak dari keluarga miskin ekstrem. Sebab faktanya, semua anak usia SD dan SMP telah tertampung di sekolah negeri atau swasta. Tapi pertanyaan kritis muncul: apakah tertampung berarti terlayani secara adil? Apakah mereka sekadar hadir, atau sungguh "belajar"?
Siapa Subjek Sekolah Rakyat?
Paradoks di Bungo menyingkap kegagalan kita memahami rakyat sebagai subjek pendidikan. Peter McLaren dan Henry Giroux, dalam narasi pedagogi kritis, menyebut birokrasi sering kali memutus hubungan antara kebijakan dan realitas komunitas. Di Bungo, masyarakat adat, petani sawit, dan warga desa memang punya akses sekolah. Tapi apakah pendidikan mereka membebaskan? Apakah sekolah mengajarkan keberanian bermimpi?
Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed mengingatkan bahwa pendidikan rakyat adalah dialog, bukan ceramah satu arah. Pendidikan sejati adalah ruang kesadaran kritis di mana kaum tertindas memahami ketertindasan mereka dan mulai bermimpi tentang pembebasan. Dalam konteks Sekolah Rakyat, pendidikan harus menjadi ruang yang membangkitkan kesadaran komunitas, di mana murid belajar dari gurunya, dan guru belajar dari muridnya. Pendidikan rakyat bukan sekadar transfer pengetahuan, tapi pembebasan kesadaran.
Freire juga mengajarkan Pedagogi Pengharapan dan Pedagogi Hati. Harapan di sini bukan sekadar mimpi kosong, tapi harapan kritis: keyakinan bahwa perubahan mungkin dan perlu diupayakan bersama. Pendidikan bukan sekadar menyampaikan isi kurikulum, tapi menghidupkan harapan di hati setiap anak. Sekolah Rakyat seharusnya membangun ruang kasih sayang, dialog sejajar, dan solidaritas. Guru tidak berdiri di atas murid, tapi berjalan bersama.
Bagaimana Sekolah Rakyat Seharusnya?
Ivan Illich dengan kritiknya dalam Deschooling Society menegaskan: sekolah formal sering kali menjadi alat reproduksi ketimpangan. Sekolah Rakyat harus membalik kenyataan ini. Alih-alih membangun sekolah asrama yang berisiko menjadi "panti pendidikan", mengapa tidak menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai sekolah komunitas?
Ki Hadjar Dewantara menunjukkan jalannya. Sekolah adalah tempat anak menjadi bagian dari kebudayaan dan lingkungannya. Di Bungo, Sekolah Rakyat dapat menjadi:
- Ruang belajar kearifan Melayu dan komunitas adat.
- Pusat kegiatan warga: dari pertanian, konservasi, hingga seni budaya.
- Dialog tempat guru dan murid belajar bersama.
- Basis koperasi sekolah yang memberdayakan ekonomi keluarga.
Dalam konteks ini, gagasan Pedagogy of Hope ala Douglas Bourn menjadi penting. Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, melainkan tempat membangun harapan. Harapan kritis (critical hope) yang membuat setiap anak percaya: masa depan dapat mereka ciptakan sendiri. Sekolah Rakyat sejati adalah ruang kasih, ruang harapan, dan ruang perjuangan bersama.
Penutup: Sekolah Harapan Rakyat
Sekolah Rakyat di Bungo masih menjadi pertanyaan terbuka. Data anak miskin memang sulit dicari, tapi data tentang kebermaknaan pendidikan harus dicari. Paradigma "semua anak sudah sekolah" tidak cukup. Kita perlu bertanya: apakah sekolah telah menjadi ruang harapan?
Alih-alih sekadar menerima instruksi pusat, pemimpin pendidikan di Bungo perlu memeluk pendekatan reflektif-transformatif ala Freire. Harapan sejati terletak pada keberanian untuk membangun sekolah yang lahir dari rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. Sebab seperti kata Ki Hadjar Dewantara: "Pendidikan sejati adalah membimbing hidup anak agar selamat dan bahagia”
Referensi
Tan Malaka. (1943). Madilog: Materialisme, Dialektika, dan Logika. Indonesia.
Dewantara, K. H. (1962). Pendidikan: Pemikiran, Konsep, dan Sistem Among. Yogyakarta: Taman Siswa Foundation.
McLaren, P., & Giroux, H. A. (2007). Critical Pedagogy and Cultural Power. Routledge. (Open Access via Taylor & Francis Group).
Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum. (Free PDF via Internet Archive).
Illich, I. (1971). Deschooling Society. Harper & Row. (Open Access via archive.org).
Bourn, D. & Tarozzi, M. (2024). Pedagogy of Hope for Global Social Justice. Bloomsbury Academic. (Open Access via Bloomsbury Collections).