JAMBI, NUSADAILY.ID – Sorotan terhadap PT. Sinar Agung Sukses (SAS) kian menguat, seiring rencana perusahaan membuka stockpile batu bara dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di kawasan padat penduduk. Pengamat politik Dr. Dedek Kusnadi mengingatkan Walikota Jambi, Maulana, agar tidak salah langkah dalam menyikapi persoalan yang dianggap menyentuh langsung kepentingan publik, Sabtu (14/09/2025).
“Semua orang sedang mengamati permainanmu, khususnya soal Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Publik tidak bodoh, mereka tahu jika ada yang janggal,” ujar Dedek, Minggu (14/9).
Menurutnya, kebijakan tata ruang bukan hanya soal teknis, melainkan indikator keberpihakan pemerintah terhadap warga. Dedek menilai, jika rencana PT. SAS dibiarkan, konsekuensinya bukan hanya polusi dan keselamatan warga, tetapi juga kredibilitas kepemimpinan Maulana di mata publik.
“Jika kebijakan yang diambil hanya berpihak pada kepentingan perusahaan, sementara masyarakat dirugikan, maka itu akan menjadi catatan buruk bagi Walikota Maulana. Perda RTRW semestinya dijalankan konsisten sebagai instrumen hukum, bukan alat kompromi,” tambahnya.
Dedek menegaskan bahwa masyarakat Jambi kini lebih kritis, dengan kemampuan menilai arah kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan lingkungan. Dalam pandangannya, era keterbukaan membuat setiap langkah pemerintah terekspos lebih cepat dan mudah membentuk opini publik.
“Jangan anggap publik tidak mengerti. Justru di era keterbukaan ini, masyarakat semakin tajam dalam menilai. Apa yang terjadi di lapangan cepat diketahui dan menjadi opini publik,” kata Dedek.
Ia menutup pernyataannya dengan pesan tegas: kepemimpinan kota tidak boleh bernegosiasi dengan kepentingan sempit. “Walikota harus memastikan perda dijalankan sebagaimana mestinya, tanpa ada kompromi dengan kepentingan sempit,” pungkasnya.
Jurnalis: Bone/*
Disusun oleh: Redaksi / nusadaily.id