Bungo, NUSADAILY.ID – Perjuangan Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Bungo dalam menyampaikan aspirasi ke tingkat nasional akhirnya membuahkan hasil. Berkat dukungan dari berbagai pihak di Kabupaten Bungo, perjuangan ini berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Sejumlah pejabat pemerintahan di tingkat pusat menerima aspirasi tenaga honorer dari seluruh Indonesia, termasuk dari Kabupaten Bungo.
Baca Juga: Aspirasi Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Bungo Direspons Pemerintah Indonesia
Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Bungo, Tobroni, mengungkapkan bahwa tuntutan yang diajukan telah diterima dengan baik oleh Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, khususnya Komisi II yang membidangi urusan dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu. Bahkan, DPR RI telah menjadikan persoalan ini sebagai afirmasi prioritas untuk disampaikan kepada Pemerintah RI. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga honorer R2 dan R3 mendapat perhatian serius dalam kebijakan pemerintah.
Sebelum berangkat ke Jakarta, pada 24 Januari 2025, Aliansi Honorer R2 dan R3 telah mendapat dukungan dari Ketua DPRD Bungo, Adani, serta Wakil Ketua DPRD Bungo, Darwandi, SH. Selain itu, mereka juga menerima rekomendasi dari Bupati Bungo untuk membawa aspirasi ini ke tingkat nasional.
Setibanya di Jakarta, perjuangan Aliansi Honorer R2 dan R3 tidak berjalan sendiri. Wakil Ketua DPRD Bungo, Darwandi, turut mendampingi mereka dalam menyampaikan aspirasi di tingkat pusat. Dikenal sebagai sosok yang dekat dengan pemuda dan aktivis di Bungo, Darwandi tetap berkomitmen mengawal perjuangan ini hingga tuntas.
Baca Juga: Ketua DPRD Bungo Sambut Massa Aksi, Wakil Ketua DPRD Soroti Ketidakhadiran Bupati
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Darwandi memilih untuk tidak memberikan wawancara khusus. Ia menegaskan bahwa informasi terkait perjuangan ini lebih baik diperoleh langsung dari perwakilan honorer R2 dan R3. Namun, ia sempat menyinggung bahwa persoalan atas nama Dewi Sandra terkait polemik kelulusan Lia Permata Sari telah mencapai 90% penyelesaian.
Bagi Fraksi Partai Gerindra, dukungan terhadap tenaga honorer merupakan tugas moral yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Darwandi menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar kewajiban politik, tetapi juga bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Dengan dukungan kuat dari DPRD Bungo, harapan tenaga honorer R2 dan R3 untuk mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan semakin terbuka lebar. Perjuangan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang positif bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Bungo.
(Ang/*****)