Jakarta, NusaDaily.ID — Nilai tukar rupiah terus berayun di tengah tekanan eksternal dan kebijakan domestik, mencatat pembukaan pada Rp16.880 per dolar AS pada Jumat, 20 Februari 2026. Pergerakan ini menambah daftar titik penting sejak akhir 2025, termasuk penembusan Rp17.000 pada April 2025 yang menimbulkan kekhawatiran akan krisis nilai tukar.

Sejarah Singkat Pergerakan Rupiah 2025‑2026

Sepanjang akhir 2025, rupiah mengalami fase stabilitas singkat. Pada 2 September 2025, kurs kembali menguat ke Rp16.400 setelah aksi unjuk rasa di Jakarta, menandai jeda antara tekanan inflasi dan sentimen pasar. Namun, hanya tiga bulan kemudian, pada 13 Mei 2025, dolar menembus angka 17.261 per rupiah, memicu diskusi luas di kalangan ekonom tentang potensi krisis. Data resmi Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa pada 22 November 2025 rupiah dibuka pada level bid Rp16.725 per dolar, sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) 10‑tahun tetap stabil di 6,13%.

Pergerakan tersebut berlanjut pada awal 2026. Pada 2 Februari 2026, penutupan perdagangan mencatat rupiah melemah 12 poin menjadi Rp16.798 per dolar, sementara pada 20 Februari 2026 kurs dibuka pada Rp16.880. Data ini menggambarkan pola penurunan bertahap, meski tidak secepat bulan Mei 2025.

Faktor Eksternal: Arus Modal Asing dan Kebijakan Moneter Global

Bank Indonesia mencatat arus modal asing pada minggu ketiga November 2025 masih netral, namun tekanan dari pasar obligasi global mulai terasa. Yield SBN 10‑tahun yang tetap di 6,13% menunjukkan permintaan domestik yang kuat, namun sekaligus menandakan biaya pinjaman yang tinggi bagi pemerintah.

Di sisi lain, kebijakan moneter Amerika Serikat yang tetap hawkish memperkuat dolar. Kenaikan suku bunga The Fed pada akhir 2025 menambah beban bagi mata uang emerging market, termasuk rupiah. Analis pasar uang, Ibrahim, mengutip data Bloomberg:

"Kebijakan suku bunga tinggi di AS membuat investor mencari safe haven, sehingga aliran modal keluar dari pasar Asia, termasuk Indonesia. Ini menambah tekanan jual pada rupiah."

Faktor Domestik: Inflasi, Kebijakan BI, dan Sentimen Konsumen

Inflasi Indonesia tetap di atas target 2‑4% pada kuartal terakhir 2025, mencapai 5,1% YoY. Tekanan harga pangan, khususnya beras dan minyak goreng, memicu kenaikan CPI yang memaksa BI untuk mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% sejak Desember 2025.

BI juga mengeluarkan catatan resmi pada Februari 2026 yang menegaskan komitmen menjaga nilai tukar. Pernyataan tersebut menekankan bahwa intervensi pasar akan dilakukan bila diperlukan, namun tidak ada indikasi penjualan devisa besar-besaran.

Sentimen konsumen di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung, menunjukkan kekhawatiran. Survei lapangan oleh Kantar Indonesia mencatat penurunan kepercayaan konsumen sebesar 3 poin sejak Oktober 2025, terutama karena kenaikan harga barang impor.

Reaksi Pasar dan Langkah Pemerintah

Pasar saham merespon penurunan rupiah dengan penurunan indeks LQ45 sebesar 0,5% pada sesi pembukaan 20 Februari 2026. Sektor energi dan perbankan paling terdampak, karena eksposur mereka terhadap utang luar negeri.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan menggunakan cadangan devisa sebesar US$130 miliar untuk menstabilkan pasar, jika diperlukan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan dalam rapat gabungan KPK dan BI:

"Cadangan devisa kita masih berada pada level yang aman. Intervensi akan dilakukan secara terukur, mengingat volatilitas pasar global yang tinggi."

Data Historis Nilai Tukar Rupiah 2025‑2026

Tanggal	Kurs (Bid) Rp/USD	Yield SBN 10‑thn (%)
13 Mei 2025	17.261	6,20
2 September 2025	16.400	6,15
22 November 2025	16.725	6,13
2 Februari 2026	16.798 (penutupan)	6,12
20 Februari 2026	16.880 (pembukaan)	6,12

Proyeksi dan Skenario Kedepan

Berbagai lembaga riset memperkirakan tiga skenario utama untuk nilai tukar rupiah dalam enam bulan ke depan:

Skenario optimis: Jika inflasi turun di bawah 4,5% dan The Fed menahan suku bunga, rupiah dapat kembali ke kisaran Rp16.300‑16.500.
Skenario moderat: Dengan inflasi tetap di 5% dan kebijakan moneter AS tidak berubah, kurs diproyeksikan berkisar Rp16.700‑16.950.
Skenario pesimis: Jika tekanan kapital keluar meningkat dan yield obligasi pemerintah naik di atas 6,3%, rupiah berpotensi menembus Rp17.200.

Para analis menekankan pentingnya langkah kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan domestik, termasuk stimulus sektor manufaktur dan insentif energi terbarukan, untuk memperkuat neraca perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Bagaimana Masyarakat dan Pelaku Usaha Menanggapi?

Di pasar tradisional Pasar Tanah Abang, pedagang menyatakan keprihatinan akan kenaikan harga impor, terutama tekstil dan bahan baku elektronik. Seorang pedagang, Budi Santoso, mengaku:

"Setiap kenaikan dolar membuat kami harus menaikkan harga jual. Konsumen mulai menahan diri, terutama untuk barang non‑makanan."

Perusahaan multinasional seperti Unilever Indonesia mengumumkan penyesuaian harga produk utama sebesar 2‑3% pada kuartal pertama 2026, untuk mengimbangi biaya bahan baku yang dibeli dalam dolar.

Di sektor perbankan, Bank Central Asia (BCA) meningkatkan suku bunga tabungan menjadi 3,75% untuk menarik dana domestik, sementara BNI menambah produk deposito berjangka dengan imbal hasil 5,2%.

Kesimpulan Sementara

Rupiah berada di persimpangan kebijakan moneter domestik, tekanan global, dan dinamika inflasi. Meskipun belum mencapai titik terendah historis, ancaman penembusan Rp17.000 kembali menjadi perhatian utama. Keputusan BI, respons pemerintah, serta kondisi ekonomi global akan menentukan apakah rupiah mampu kembali menguat atau terus tertekan dalam beberapa bulan ke depan.

Menjelang HUT ke-53, Rindang Siahaan: PDI Perjuangan dan Ingatan Panjang Demokrasi Indonesia