#Harus
Menampilkan artikel yang ditandai dengan "Harus"
Keterbukaan: Jiwa yang Harus Dihidupi Demokrasi
Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 731 Tahun 2025 patut diapresiasi. Langkah mundur yang ditempuh Ketua KPU, Afifuddin, dengan alasan “mendengarkan aspirasi publik” membuktikan bahwa suara rakyat masih memiliki kekuatan. Namun, langkah itu justru menguak masalah yang lebih fundamental: betapa roh demokrasi, yakni keterbukaan, masih rentan digerogoti dari dalam.
Pengamat: Pemilik Lahan di Balik Lubang Jarum PETI Harus Ditindak
Maraknya tambang emas tanpa izin (PETI) di Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, kembali menjadi sorotan publik. Dr. Noviardi Ferzi, pengamat kebijakan publik, menilai aparat kepolisian, khususnya Polda Jambi, tidak cukup hanya menyasar pekerja lapangan, melainkan harus berani menindak pemilik tanah yang memberi ruang bagi aktivitas ilegal tersebut, Rabu (03/09/2025).
Wabup, Tri Wahyu Hidayat: Program MBG di Bungo Harus Berjalan Maksimal, Jangan Sampai Terkendala
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo menggelar rapat pembahasan pemetaan dan progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bungo, Selasa (02/09/2025).
Demontrasi tak Harus Dibaca dengan Kacamata Investasi
Pandangan yang menyederhanakan demonstrasi anarkis hanya sebagai ancaman investasi dan biaya sosial adalah reduksi yang menyesatkan. Kerangka teori biaya transaksi (Coase, Williamson) maupun conflict trap (Collier & Hoeffler) kerap digunakan untuk menjelaskan ketidakpastian sosial semata-mata dalam logika ekonomi. Namun, mengimpor konsep ini ke dalam konteks demonstrasi di Jambi adalah kekeliruan fundamental.
Mengapa Stockpile dan TUKS PT. SAS Harus Dihentikan ?
Rencana PT. SAS membangun stockpile dan TUKS di kawasan Aur Kenali, tepat di dekat pemukiman warga dan fasilitas vital intake air minum, bukan hanya keliru, tapi juga berbahaya. Keputusan ini mencerminkan cara pandang yang sempit, mengejar keuntungan ekonomi tanpa mengindahkan risiko kesehatan, lingkungan, dan masa depan kota Jambi.
Tokoh Muda Bungo, Fahlefi: Rotasi OPD Bungo Bisa Segera Dilakukan, Tak Harus Tunggu 6 Bulan
Ketua LSM Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) di Bungo, Bung Fahlefi kembali menegaskan bahwa tidak ada Peraturan yang mengharuskan Rotasi Jabatan OPD di lakukan setelah 6 Bulan Jabatan Bupati Baru, hal ini ia tegaskan saat berbincang santai bersama redaksi nusadaily.id disalah satu Cafe di Muara Bungo, Sabtu (16/08) beberapa hari lalu, Senin (18/08/2025).
✨ Anda telah mencapai akhir daftar