#Pemerintah
Menampilkan artikel yang ditandai dengan "Pemerintah"
Arah Politik Hukum Pemerintah dalam Pembaruan KUHAP
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi Undang-Undang KUHAP merupakan salah satu tonggak reformasi hukum yang menentukan arah penegakan hukum di Indonesia.
Ekonomi Indonesia 2025 Tumbuh 5,1%, Pemerintah Genjot Belanja Strategis
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan mencapai 5,1 persen, berada di atas titik tengah kisaran proyeksi awal sebesar 4,6 hingga 5,4 persen.
Pemerintah Dorong Shell dan BP – AKR Kolaborasi dengan Pertamina atasi Kelangkaan BBM
Pemerintah mendorong kolaborasi antara operator SPBU swasta dan PT Pertamina Patra Niaga untuk mengatasi kelangkaan BBM non-subsidi yang dialami oleh Shell Indonesia dan BP-AKR dalam sepekan terakhir.
Anggaran TKD Dipangkas, Pemerintah Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank BUMN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengkaji ulang kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Pasalnya, sejumlah pemerintah daerah (pemda) keberatan setelah anggaran mereka dipangkas signifikan, Sabtu (12/09/2025).
Bukan Dilema Liquiditas, 200 Triliun Dana Pemerintah di Perbankan Strategis untuk Pemulihan Ekonomi
Narasi bahwa penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di perbankan umum menimbulkan dilema likuiditas sesungguhnya perlu diluruskan. Justru, kebijakan ini merupakan strategi fiskal-moneter yang pro-growth, efektif, dan relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Hentikan Pajak yang Menindas! Gerakan 17+8 Desak Pemerintah Tagih Orang Kaya dan Korporasi
Tuntutan reformasi perpajakan berkeadilan semakin menguat. Melalui seruan "17+8", sejumlah elemen masyarakat mendesak pemerintah segera menata ulang agenda perpajakan dengan prinsip keadilan, yakni menempatkan beban pajak pada pihak yang paling mampu: orang kaya dan korporasi besar, Kamis (04/09/2025).
Ratusan Akademisi Desak Pemerintah Pulihkan Negara Hukum dan Atasi Krisis
Lebih dari 300 akademisi dari berbagai perguruan tinggi terkemuka menyerukan perbaikan mendesak atas kondisi bangsa yang dinilai berada dalam krisis multidimensi. Dalam Seruan Aliansi Akademisi Peduli Indonesia yang dirilis 2 September 2025, para ilmuwan menegaskan bahwa jurang antara elit penyelenggara negara dan rakyat semakin melebar, sementara pilar negara hukum kian rapuh, Rabu (03/09/2025).
CSIS: Pemerintah Abai Krisis, Rakyat Melawan
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak melihat demonstrasi hanya sebagai ancaman politik. Menurut Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, gelombang protes yang semakin meluas justru mencerminkan kombinasi persoalan ekonomi yang kian menghimpit serta kegagalan proses politik formal dalam menampung aspirasi rakyat, Rabu (03/09/2025)
Demo Bubarkan DPR, Pelajaran untuk Pemerintah dan PT. SAS
Pembangunan stokfile dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) oleh PT. Sinar Anugerah Sukses (SAS) di wilayah Kota Jambi tidak bisa hanya dilihat sebagai aktivitas bisnis biasa. Di balik deretan alat berat dan papan proyek yang berdiri, ada persoalan besar: soal ruang hidup masyarakat, lingkungan yang terancam, serta rasa keadilan yang dipertaruhkan. Bila PT. SAS terus berjalan tanpa menghormati suara rakyat, jangan salahkan bila gelombang perlawanan akan bangkit, sebagaimana yang telah diperlihatkan rakyat Indonesia ketika turun menuntut pembubaran DPR, ataupun ribuan massa yang mengepung gedung DPRD Provinsi Jambi dalam demonstrasi besar beberapa waktu lalu.
TKD 2026 Turun Hampir 30%: DPR dan Pemerintah Siapkan Keputusan Krusial di Tengah Ketidakpastian Fiskal
Keputusan final mengenai alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 akan ditetapkan setelah DPR RI mengesahkan RUU APBN menjadi undang-undang. Hingga kini, pembahasan masih berlangsung intens antara pemerintah dan DPR, dengan tahapan krusial telah bergulir sejak pertengahan Agustus.
APBN 2026: Pemerintah Tetapkan Anggaran Pendidikan Rp274,7 Triliun, Fokus Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas
Pemerintah mengalokasikan Rp274,7 triliun untuk sektor pendidikan dalam RAPBN 2026, turun 3,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penyesuaian ini sejalan dengan fokus efisiensi belanja, meski porsi anggaran pendidikan tetap menjadi yang terbesar guna mendukung pemerataan akses, peningkatan kualitas, serta reformasi sistem pembelajaran.
✨ Anda telah mencapai akhir daftar